Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya, Kalimantan Barat, menggandeng sejumlah pihak seperti Pertamina, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, BPJS Ketenagakerjaan dan Universitas Nahdlatul Ulama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di pedesaan.
"Kami telah menandatangani nota kesepahaman dengan pihak-pihak tersebut di mana kerja sama ini dilakukan untuk mengimplementasikan pembangunan desa dan melindungi tenaga kerja rentan yang berada di desa di Kubu Raya," kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan di Sungai Raya, Jumat.
Dia mengatakan, pihaknya mengumpulkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) dan seluruh dinas bahkan ada kepala desa. Karena kerja sama ini dinilai penting untuk saling berkomitmen terkait membangun desa dan melindungi tenaga kerja di desa itu dapat diimplementasikan.
Bupati mengatakan bahwa kerja sana ini sebenarnya sudah diterapkan dan sudah berjalan beberapa tahun namun belum melakukan MoU dengan instansi dan dinas terkait.
"Ini sudah berjalan sejak lama, hanya saja belum dilegalkan. Bahkan salah satu desa sudah ada yang terpilih menjadi desa konstitusi di Kalbar satu satunya di Kubu Raya yaitu Desa Mekar Sari," katanya.
Muda juga mengatakan semua pihak yang menandatangani nota kesepahaman (MoU) tersebut akan datang untuk menggelar satu kegiatan terkait desa di Kubu Raya.
"Banyak mahasiswa yang diajarkan terkait pelayanan, kita akan mengawal supaya mereka juga bisa mengawal masyarakat untuk diberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau mengawal hal hal yang terkait dengan pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, agar dapat bermanfaat satu sama lain dan dapat diimplementasikan tanpa ragu," katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kalbar Ryan Gustaviana mengatakan Kubu Raya merupakan kabupaten pertama di Kalimantan Barat yang mempunyai program seperti ini.
"Adanya MoU ini sepertinya akan banyak kabupaten yang ingin ikut program ini. Karena Kubu Raya merupakan kabupaten pertama di Kalimantan Barat yang mempunyai program seperti ini, sehingga kami bersyukur juga karena Pemerintah daerah memberikan perhatiannya dengan menyiapkan infrastrukturnya," kata Ryan.
Dia juga mengatakan Pemkab harus memperhatikan terkait pekerja rentan yang ada di Kabupaten Kubu Raya yang jumlahnya lumayan banyak, bahkan belum mempunyai penghasilan tetap, sehingga mereka tidak sanggup untuk membayar jaminan sosial.
"Maka di sinilah pemerintah harus berkerja sama hadir untuk bisa melindungi mereka misalnya seperti, nelayan, petani, buruh harian, Lapas, ojek pengemudi becak, pedagang dan UMKM melalui APBD dan sebagainya," katanya.
Baca juga: SDM Pemdes Kubu Raya diperkuat dengan pemanfaatan tanda tangan elektronik
Baca juga: BPMD Kubu Raya siapkan SDM untuk sukseskan Pilkades serentak 2021
Baca juga: Kubu Raya tingkatkan kualitas SDM ASN dengan "corporate universirty"
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Kami telah menandatangani nota kesepahaman dengan pihak-pihak tersebut di mana kerja sama ini dilakukan untuk mengimplementasikan pembangunan desa dan melindungi tenaga kerja rentan yang berada di desa di Kubu Raya," kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan di Sungai Raya, Jumat.
Dia mengatakan, pihaknya mengumpulkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) dan seluruh dinas bahkan ada kepala desa. Karena kerja sama ini dinilai penting untuk saling berkomitmen terkait membangun desa dan melindungi tenaga kerja di desa itu dapat diimplementasikan.
Bupati mengatakan bahwa kerja sana ini sebenarnya sudah diterapkan dan sudah berjalan beberapa tahun namun belum melakukan MoU dengan instansi dan dinas terkait.
"Ini sudah berjalan sejak lama, hanya saja belum dilegalkan. Bahkan salah satu desa sudah ada yang terpilih menjadi desa konstitusi di Kalbar satu satunya di Kubu Raya yaitu Desa Mekar Sari," katanya.
Muda juga mengatakan semua pihak yang menandatangani nota kesepahaman (MoU) tersebut akan datang untuk menggelar satu kegiatan terkait desa di Kubu Raya.
"Banyak mahasiswa yang diajarkan terkait pelayanan, kita akan mengawal supaya mereka juga bisa mengawal masyarakat untuk diberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau mengawal hal hal yang terkait dengan pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, agar dapat bermanfaat satu sama lain dan dapat diimplementasikan tanpa ragu," katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kalbar Ryan Gustaviana mengatakan Kubu Raya merupakan kabupaten pertama di Kalimantan Barat yang mempunyai program seperti ini.
"Adanya MoU ini sepertinya akan banyak kabupaten yang ingin ikut program ini. Karena Kubu Raya merupakan kabupaten pertama di Kalimantan Barat yang mempunyai program seperti ini, sehingga kami bersyukur juga karena Pemerintah daerah memberikan perhatiannya dengan menyiapkan infrastrukturnya," kata Ryan.
Dia juga mengatakan Pemkab harus memperhatikan terkait pekerja rentan yang ada di Kabupaten Kubu Raya yang jumlahnya lumayan banyak, bahkan belum mempunyai penghasilan tetap, sehingga mereka tidak sanggup untuk membayar jaminan sosial.
"Maka di sinilah pemerintah harus berkerja sama hadir untuk bisa melindungi mereka misalnya seperti, nelayan, petani, buruh harian, Lapas, ojek pengemudi becak, pedagang dan UMKM melalui APBD dan sebagainya," katanya.
Baca juga: SDM Pemdes Kubu Raya diperkuat dengan pemanfaatan tanda tangan elektronik
Baca juga: BPMD Kubu Raya siapkan SDM untuk sukseskan Pilkades serentak 2021
Baca juga: Kubu Raya tingkatkan kualitas SDM ASN dengan "corporate universirty"
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022