Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk tim teknis percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi ini untuk mendorong percepatan peningkatan IPM di setiap daerah.
"Kita berharap tim yang sudah dibentuk ini bisa menyamakan persepsi dan pengetahuan tentang capaian IPM, untuk diperolehnya gambaran pelaksanaan rekomendasi sesuai tugas pokok dan fungsi OPD terkait," kata Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Linda Purnama, di Pontianak, Minggu.
Dia juga mengarahkan agar tim yang sudah dibentuk tersebut dapat mengidentifikasi permasalahan dan faktor-faktor pendukung upaya percepatan peningkatan IPM di Kalimantan Barat (Kalbar).
Saat ini Pemprov Kalbar sudah membuat draf tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalbar yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).
Hal ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah di kabupaten/kota yang tergabung dalam tim percepatan peningkatan IPM.
Tim tersebut diminta untuk segera melakukan aksi dan kerja nyata pada 3 dimensi yang berpengaruh besar terhadap peningkatan nilai IPM, yakni Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, Dimensi Pengetahuan, dan Dimensi Standar Hidup Layak.
"Hal itu karena capaian IPM Provinsi Kalbar pada tahun 2021 berada di angka 67,90 dan lebih rendah dari capaian IPM nasional dengan angka 72.29. Meskipun angka IPM Kalbar meningkat 0,24 poin atau tumbuh 0,36 persen dibanding tahun 2020, dan berada pada zona sedang. Namun secara nasional, Kalbar berada di posisi ke-30 dari 34 provinsi di Indonesia," tuturnya.
Linda menjelaskan, tiga provinsi dengan nilai IPM tertinggi adalah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. Sedangkan provinsi yang berada di bawah Kalbar yaitu Provinsi Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat, dan Papua.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Harisson menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan merampungkan dokumen rencana aksi peningkatan IPM Kalbar.
Rencana aksi ini berusaha untuk menyusun strategi, termasuk program pelaksanaan yang nantinya diharapkan bisa menjadi pedoman dalam lompatan-lompatan besar terkait peningkatan IPM di Kalbar.
"Jadi, penyusunan rencana aksi ini bisa menjadi acuan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam melakukan percepatan atau lompatan-lompatan peningkatan IPM di Kalbar," kata Harisson.
Baca juga: Poltesa berkontribusi tingkatkan IPM dan daya saing Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Kita berharap tim yang sudah dibentuk ini bisa menyamakan persepsi dan pengetahuan tentang capaian IPM, untuk diperolehnya gambaran pelaksanaan rekomendasi sesuai tugas pokok dan fungsi OPD terkait," kata Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Linda Purnama, di Pontianak, Minggu.
Dia juga mengarahkan agar tim yang sudah dibentuk tersebut dapat mengidentifikasi permasalahan dan faktor-faktor pendukung upaya percepatan peningkatan IPM di Kalimantan Barat (Kalbar).
Saat ini Pemprov Kalbar sudah membuat draf tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalbar yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).
Hal ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah di kabupaten/kota yang tergabung dalam tim percepatan peningkatan IPM.
Tim tersebut diminta untuk segera melakukan aksi dan kerja nyata pada 3 dimensi yang berpengaruh besar terhadap peningkatan nilai IPM, yakni Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, Dimensi Pengetahuan, dan Dimensi Standar Hidup Layak.
"Hal itu karena capaian IPM Provinsi Kalbar pada tahun 2021 berada di angka 67,90 dan lebih rendah dari capaian IPM nasional dengan angka 72.29. Meskipun angka IPM Kalbar meningkat 0,24 poin atau tumbuh 0,36 persen dibanding tahun 2020, dan berada pada zona sedang. Namun secara nasional, Kalbar berada di posisi ke-30 dari 34 provinsi di Indonesia," tuturnya.
Linda menjelaskan, tiga provinsi dengan nilai IPM tertinggi adalah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. Sedangkan provinsi yang berada di bawah Kalbar yaitu Provinsi Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat, dan Papua.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Harisson menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan merampungkan dokumen rencana aksi peningkatan IPM Kalbar.
Rencana aksi ini berusaha untuk menyusun strategi, termasuk program pelaksanaan yang nantinya diharapkan bisa menjadi pedoman dalam lompatan-lompatan besar terkait peningkatan IPM di Kalbar.
"Jadi, penyusunan rencana aksi ini bisa menjadi acuan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam melakukan percepatan atau lompatan-lompatan peningkatan IPM di Kalbar," kata Harisson.
Baca juga: Poltesa berkontribusi tingkatkan IPM dan daya saing Sambas
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022