Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, menegaskan pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai prioritas utama pembangunan lima tahun ke depan di Kalbar, termasuk di Kabupaten Sambas.
"Meskipun IPM Kalbar mengalami peningkatan dari 70,47 menjadi 71,19, posisi Kalbar masih berada di peringkat ke-30 secara nasional dan peringkat kelima di antara provinsi-provinsi di Kalimantan," kata Ria Norsan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025–2029 di Sambas, Selasa.
Pada kegiatan tersebut Norsan mengatakan Kalimantan Barat masih berada di bawah Kalimantan Utara, sehingga dirinya berharap dalam lima tahun ke depan, IPM Kalbar bisa naik setidaknya ke peringkat ketiga se-Kalimantan.
"Kita mungkin belum bisa menyaingi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan karena IPM dan APBD mereka jauh di atas kita. Namun Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara masih bisa kita kejar," tuturnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa tingginya angka IPM di daerah sangat dipengaruhi oleh perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, terutama di tingkat desa.
Menurut dia, peningkatan IPM harus dimulai dari level paling bawah, yakni desa dan kecamatan.
Gubernur juga menyinggung rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) akibat masih maraknya aktivitas pertambangan ilegal di Kalbar.
"Kalau potensi tambang seperti bauksit, silika, dan lainnya ini dikelola dengan baik dan menjadi tambang rakyat, tentu akan memberi kontribusi PAD yang signifikan bagi daerah," katanya.
Selain IPM, ia juga menyoroti indikator makro lainnya. Pertumbuhan ekonomi Kalbar saat ini berada pada angka 4,90 persen, sementara Sambas berada sedikit di bawah, yaitu 4,74 persen.
Sementara angka pengangguran terbuka Kalbar sebesar 4,86 persen dan Sambas sedikit lebih tinggi, yakni 4,99 persen.
Sedangkan tingkat kemiskinan di Kalbar sebesar 6,32 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan Sambas yang berada di angka 6,53 persen.
"Angka pengangguran dan kemiskinan yang lebih tinggi di Sambas harus menjadi perhatian bersama. Semakin kecil angkanya, semakin baik," kata Norsan.
Ia juga menekankan bahwa RPJMD yang disusun harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah agar janji kepada masyarakat dapat direalisasikan.
Pemerintah provinsi, kata dia, siap memberikan dukungan melalui bantuan keuangan, termasuk bantuan strategis di bidang infrastruktur.
Sementara itu, Bupati Sambas, Satono, mengapresiasi kehadiran langsung Gubernur Kalbar dalam Musrenbang kali ini, yang menurutnya menjadi momentum strategis dalam menyatukan arah pembangunan daerah.
“Pertemuan ini istimewa karena langsung dihadiri Bapak Gubernur. Selain itu, ini bukan hanya Musrenbang RPJMD, tetapi juga dirangkaikan dengan penyusunan RKPD 2026. Ini jadi peluang besar untuk kita menata pembangunan lebih terarah dan terpadu,” ucap Satono.
Satono menegaskan bahwa Sambas merupakan daerah perbatasan dengan populasi penduduk terbesar kedua di Kalbar setelah Kota Pontianak, dan mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian.
"Sambas masih menjadi lumbung pangan Kalbar. Tahun 2024, produksi beras kita mencapai 169.000 ton, sementara kebutuhan konsumsi hanya sekitar 120 ribu ton, sehingga kita surplus 40 ribu ton lebih," katanya.
Ia juga memaparkan pertumbuhan ekonomi Sambas menunjukkan tren positif, meningkat dari minus 2,02 persen saat awal pandemi COVID-19 menjadi 4,73 persen di tahun 2024.
"Ini hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah daerah," ujarnya.
Satono menyatakan bahwa Sambas memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, wisata, budaya, dan sumber daya manusia yang terus berkembang.
Ia yakin jika potensi ini dimaksimalkan maka Sambas dapat sejajar dengan kota atau kabupaten lain, bahkan di luar Kalimantan Barat.
"Indeks pembangunan manusia kita bahkan menempati peringkat pertama se-Kalbar. Ini bukti bahwa arah pembangunan kita sudah benar," kata Satono.
Dia berharap Musrenbang ini mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang implementatif dan berorientasi pada percepatan kesejahteraan masyarakat Sambas serta mendukung target pembangunan jangka menengah Kalbar ke depan.
