Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau Sri Winarno mengatakan realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode September 2022 di Kapuas Hulu mengalami peningkatan 12,3 persen dari Rp168, 10 miliar menjadi sebesar Rp188, 49 miliar.
"Pajak masih menjadi primadona penyumbang penerimaan APBN di Kapuas Hulu mencapai Rp182 miliar," kata Sri Winarno, kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Sabtu.
Kemudian, disusul Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp6,02 miliar dan Bea Cukai sebesar Rp28,37 Juta.
Selain itu, kata Sri Winarno, juga ada kontribusi penerimaan pajak di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu masih mendominasi yang mencapai 61 persen atau sebesar Rp111,41 miliar.
Selanjutnya, di sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,05 persen atau sebesar Rp23,84 miliar.
Dia menyebutkan sampai dengan akhir September 2022 realisasi belanja mencapai 65,08 persen adalah lebih tinggi daripada periode yang sama pada September 2021 sebesar 62,27 persen.
Dijelaskannya, KPPN Putussibau juga telah menyalurkan dana APBN sebesar Rp384 miliar atau 65 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp590,05 miliar.
Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Satker Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai 66,46 persen atau sebesar Rp134,57 miliar, sedangkan belanja transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai sebesar 64,36 persen atau Rp249,44 miliar.
"Namun demikian, mengingat pagu anggaran belanja Tahun 2022 yang lebih kecil dari Tahun 2021 menyebabkan nilai rupiah yang disalurkan juga lebih kecil yaitu hanya sebesar Rp384 miliar sedangkan di periode lalu sebesar Rp442,29 atau turun 13 persen," jelas Sri Winarno.
Disisi lain, kata Sri Winarno, untuk realisasi Belanja pegawai masih tertinggi yaitu sebesar 73,39 persen, sedangkan untuk Belanja barang sebesar 56,97 persen dan disusul Belanja Modal sebesar 43,94 persen.
"Apabila dibandingkan dengan target penyerapan triwulan III Tahun 2022 yang rata-ratanya adalah 71,66 persen, maka capaian tersebut masih dibawah rata-rata untuk setiap jenis belanjanya," ucapnya.
Untuk itu, Sri Winarno juga menekankan kepada Satuan kerja (Satker) kementerian atau lembaga agar mengakselerasi dalam pelaksanaan anggaran sampai akhir Tahun 2022 mendatang.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Pajak masih menjadi primadona penyumbang penerimaan APBN di Kapuas Hulu mencapai Rp182 miliar," kata Sri Winarno, kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Sabtu.
Kemudian, disusul Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp6,02 miliar dan Bea Cukai sebesar Rp28,37 Juta.
Selain itu, kata Sri Winarno, juga ada kontribusi penerimaan pajak di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu masih mendominasi yang mencapai 61 persen atau sebesar Rp111,41 miliar.
Selanjutnya, di sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,05 persen atau sebesar Rp23,84 miliar.
Dia menyebutkan sampai dengan akhir September 2022 realisasi belanja mencapai 65,08 persen adalah lebih tinggi daripada periode yang sama pada September 2021 sebesar 62,27 persen.
Dijelaskannya, KPPN Putussibau juga telah menyalurkan dana APBN sebesar Rp384 miliar atau 65 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp590,05 miliar.
Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Satker Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai 66,46 persen atau sebesar Rp134,57 miliar, sedangkan belanja transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai sebesar 64,36 persen atau Rp249,44 miliar.
"Namun demikian, mengingat pagu anggaran belanja Tahun 2022 yang lebih kecil dari Tahun 2021 menyebabkan nilai rupiah yang disalurkan juga lebih kecil yaitu hanya sebesar Rp384 miliar sedangkan di periode lalu sebesar Rp442,29 atau turun 13 persen," jelas Sri Winarno.
Disisi lain, kata Sri Winarno, untuk realisasi Belanja pegawai masih tertinggi yaitu sebesar 73,39 persen, sedangkan untuk Belanja barang sebesar 56,97 persen dan disusul Belanja Modal sebesar 43,94 persen.
"Apabila dibandingkan dengan target penyerapan triwulan III Tahun 2022 yang rata-ratanya adalah 71,66 persen, maka capaian tersebut masih dibawah rata-rata untuk setiap jenis belanjanya," ucapnya.
Untuk itu, Sri Winarno juga menekankan kepada Satuan kerja (Satker) kementerian atau lembaga agar mengakselerasi dalam pelaksanaan anggaran sampai akhir Tahun 2022 mendatang.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022