Situasi dan kondisi kemiskinan ekstrem di Ketapang pada 2021 sebesar 10,13 persen dan pada 2022 turun menjadi 9,39 persen, demikian juga dengan stunting pada 2021 sebesar 23,6 persen dan 2022 sebesar 22,3 persen, mengalami penurunan kata Wakil Bupati (Wabup) Ketapang, H Farhan.
"Jadi Pemkab Ketapang komitmen berupaya melakukan penurunan-penurunan terkait kemiskinan ekstrem maupun stunting," ujar Wabup saat roadshow daring bersama Menko PMK Percepatan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di kabupaten/kota di Kantor Bupati Ketapang, Selasa.
Menurut Wabup, Pemkab Ketapang berupaya mensinkronkan upaya-upaya dalam penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting. "Pemkab Ketapang dalam upayanya telah mengalokasikan anggaran kepada sebelas organisasi perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan dan lainnya. Total alokasi yang kita anggarkan sebesar Rp 33 milyar lebih," jelasnya.
Wabup menambahkan, namun jika dilihat diangka pada 2021 dan 2022 bahwa penurunannya tidak terlalu besar dan signifikan. Hal ini disebabkan oleh kondisi wilayah Ketapang yang begitu luas sebesar 31.558 kilo meter persegi yang setara dengan wilayah Jawa Tegah.
Kemudian kondisi infrastruktur yang masih banyak belum bagus. Sehingga masih banyak desa yang memiliki akses sulit ke wilayah kecamatannya maupun ke ibu kota kabupaten.
Masih terdapat 76 desa dari 253 desa di Ketapang yang blank spot dalam hal komunikasi meskipun saat sekarang sudah memiliki tower tapi kondisinya belum maksimal. Masih terdapat 58 desa dari 253 yang belum memiliki akses listrik aliran PLN.
Masih terbatasnya anggaran terkait untuk intervensi terhadap penanganan kemiskinan ekstrem maupun stunting. Demikian juga dengan data kemiskinan dan stunting yang belum sinkron. Sehingga kami Pemkab Ketapang mengalami kesulitan tentang validnya data tersebut.
Selain itu, kecenderungan perilaku masyarakat yang abai terhadap upaya penanganan stunting. Masih tingginya angka perkawinan anak. Masih kecilnya alokasi dana desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim.
"Kami sampaikan ini karena dana desa yang kecil jumlahnya masih dibebani banyak program yang pemerintah desa harus mengalokasikannya sekian persen. Sehingga tujuan utama untuk ditangani di desa itu tidak dapat dicapai maksimal," tutur Wabup.
Wabup menegaskan, karena itu kami Pemkab Ketapang ingin menyampaikan harapan dan mengusulkan supaya Pemerintah Pusat dapat memiliki komitmen mendukung operasional. Serta kegiatan fisik untuk program penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim di Ketapang.
Tersedianya bantuan anggaran untuk melaksanakan verifikasi data P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan memastikan bantuan tepat sasaran. Mendorong peningkatan dana desa dan persentase penggunaan APBD Desa untuk keperluan penanganan kemiskinan.
Sinkronisasi data mulai desa sampai pusat harus disempurnakan agar memiliki data valid. Sinergi antara program pemerintah baik ditingkat kabupaten, provinsi, pusat dengan program ditingkat desa. Oleh karena itu dalam konteks Musrenbang nasional barang kali ada desk tersendiri terkait upaya-upaya sinkronisasi penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting.
"Ini kami usulkan supaya kita lebih fokus dan kita upayakan desk tersebut dengan zona masing-masing. Diperlukan kampanye masif terhadap upaya penyadaran masyarakat akan dampak stunting. Kemudian ini tidak hanya dilakukan Pemkab Ketapang tapi juga semua stakeholder dan tingkatan pemerintah," harap Wabup.
Editor : Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023