Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengharapkan agar Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar dapat selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi tersebut dalam hal penanganan stunting.
Pernyataan mengenai kurangnya koordinasi disampaikan Sutarmidji saat roadshow secara daring bersama Menko PMK Muhadjir Effendy perihal penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Saya minta BKKBN Kalbar harus tingkatkan koordinasi, jujur saja koordinasi kita kurang, paling silaturahmi mungkin 6 bulan sekali pun susah," kata Gubernur Sutarmidji di Pontianak.
Dia menyatakan sebagai lembaga yang ditunjuk mengkoordinasikan program dalam upaya percepatan penurunan stunting, BKKBN harus terus melakukan koordinasi. Sehingga berbagai upaya percepatan penurunan stunting akan bisa maksimal.
Masih terkait hal tersebut Sutarmidji juga menginginkan penanganan stunting di Kalbar dilaksanakan secara terintegrasi. Terutama dengan program pemerintah Provinsi Kalbar yakni pengentasan status desa sangat tertinggal dan tertinggal.
Menurut dia lagi, saat ini di Kalbar hanya tersisa 94 desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sudah tidak ada lagi. Selain itu, ketika awal ia menjabat sebagai gubernur hanya terdapat satu desa mandiri. Namun dengan berbagai program kini desa mandiri di Kalbar sudah mencapai 586.
"Indeks desa membangun itu ada tiga yaitu indeks kekuatan sosial, ekonomi dan lingkungan dengan 54 indikator, sangat bagus kalau semua indikatornya kita kaitkan dengan penanganan stunting," kata Sutarmidji.
Menurutnya angka kemiskinan ekstrem justru lebih cepat turun dari pada stunting. Ditambah beberapa waktu lalu protes yang dilayangkan Bupati Kubu Raya terkait angka stunting sebesar 40,3 persen. Kemudian setelah dilakukan validasi ternyata hanya 27,9 persen.
"Kami akan terus perbaiki data maupun program dan saya yakin kami di Kalbar ini bisa mempercepat penurunan angka stunting dengan catatan berikan tugas kepada bupati (kepala daerahnya) langsung," ujar Sutarmidji.
Gubernur dalam kesempatan itu juga menyoroti persoalan data yang dinilainya masih amburadul termasuk dalam penanganan stunting.
"Saya mempertanyakan data stunting ini yang justru malah empat kali lebih besar ketimbang angka kemiskinan," kata dia.
Baca juga: Bupati Bengkayang dukung pemberian makanan tambahan cegah stunting
Baca juga: Pemkot Singkawang bagikan bantuan makanan tambahan bagi balita stunting
Baca juga: Kemiskinan ekstrem dan stunting di Ketapang menurun
Baca juga: Bupati Sambas: Penurunan "stunting" harus berbanding lurus dengan alokasi "budgeting"
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
Pernyataan mengenai kurangnya koordinasi disampaikan Sutarmidji saat roadshow secara daring bersama Menko PMK Muhadjir Effendy perihal penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Saya minta BKKBN Kalbar harus tingkatkan koordinasi, jujur saja koordinasi kita kurang, paling silaturahmi mungkin 6 bulan sekali pun susah," kata Gubernur Sutarmidji di Pontianak.
Dia menyatakan sebagai lembaga yang ditunjuk mengkoordinasikan program dalam upaya percepatan penurunan stunting, BKKBN harus terus melakukan koordinasi. Sehingga berbagai upaya percepatan penurunan stunting akan bisa maksimal.
Masih terkait hal tersebut Sutarmidji juga menginginkan penanganan stunting di Kalbar dilaksanakan secara terintegrasi. Terutama dengan program pemerintah Provinsi Kalbar yakni pengentasan status desa sangat tertinggal dan tertinggal.
Menurut dia lagi, saat ini di Kalbar hanya tersisa 94 desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sudah tidak ada lagi. Selain itu, ketika awal ia menjabat sebagai gubernur hanya terdapat satu desa mandiri. Namun dengan berbagai program kini desa mandiri di Kalbar sudah mencapai 586.
"Indeks desa membangun itu ada tiga yaitu indeks kekuatan sosial, ekonomi dan lingkungan dengan 54 indikator, sangat bagus kalau semua indikatornya kita kaitkan dengan penanganan stunting," kata Sutarmidji.
Menurutnya angka kemiskinan ekstrem justru lebih cepat turun dari pada stunting. Ditambah beberapa waktu lalu protes yang dilayangkan Bupati Kubu Raya terkait angka stunting sebesar 40,3 persen. Kemudian setelah dilakukan validasi ternyata hanya 27,9 persen.
"Kami akan terus perbaiki data maupun program dan saya yakin kami di Kalbar ini bisa mempercepat penurunan angka stunting dengan catatan berikan tugas kepada bupati (kepala daerahnya) langsung," ujar Sutarmidji.
Gubernur dalam kesempatan itu juga menyoroti persoalan data yang dinilainya masih amburadul termasuk dalam penanganan stunting.
"Saya mempertanyakan data stunting ini yang justru malah empat kali lebih besar ketimbang angka kemiskinan," kata dia.
Baca juga: Bupati Bengkayang dukung pemberian makanan tambahan cegah stunting
Baca juga: Pemkot Singkawang bagikan bantuan makanan tambahan bagi balita stunting
Baca juga: Kemiskinan ekstrem dan stunting di Ketapang menurun
Baca juga: Bupati Sambas: Penurunan "stunting" harus berbanding lurus dengan alokasi "budgeting"
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023