Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan kearifan lokasi menjadi salah satu aspek penting menekan angka stunting dan wasting di Indonesia.
Koordinator Perbaikan Gizi Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Inti Wikanestri seusai lokakarya penanganan wasting oleh UNICEF bersama Universitas Brawijaya, di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu, mengatakan pemerintah daerah bisa menakar kecocokan antara indikator stunting dan wasting dari pemerintah pusat dengan kondisi yang ada di setiap wilayah.
"Jadi di daerah ada forum analisis yang menggambarkan apakah indikator di nasional bisa diterjemahkan sama dengan di daerah. Nah, itu harus melihat konteks lokal," kata Inti.
Menurut dia, pemerintah daerah harus bisa menerjemahkan kebijakan dari pemerintah pusat dengan melihat pada aspek kearifan lokal yang dimiliki.
"Misalkan ibu hamil di daerah satu pemenuhan nutrisinya bisa dengan buah atau sayuran jenis A tapi di daerah satunya tidak punya bahan yang sama, karena mungkin kondisi lahan (bisa mengkonsumsi nutrisi dari bahan pangan yang ada)," ujarnya.
Sementara itu. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) Universitas Brawijaya Prof Dian Handayani menyatakan komitmenya untuk berpartisipasi aktif di dalam penyelesaian stunting dan wasting di Malang Raya.
"Kami bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) tadi mengidentifikasi seperti apa langkahnya, kalau di Fikes itu mencetak tenaga kesehatan dan kurikulum persoalan ini sudah diintegratifkan," kata Dian.
Di tempat yang sama, Ketua Center of Excellence Universitas Brawijaya dalam Integrasi Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi Learning Package Into Pre-Service Curriculum Dr Nia Novita Wirawan menjelaskan bentuk nyata implementasi keterlibatan aktif penanganan stunting dan wasting, salah satunya melalui program pengabdian ke masyarakat.
"Kami bekerja sama dengan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) melatih guru-guru PAUD agar mengetahui bagaimana cara mengukur status gizi anak didiknya," ucapnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga mengedukasi seputar cara pemantauan terhadap kartu pertumbuhan anak.
Sehingga ketika ditemukan adanya tanda-tanda mengalami stunting maupun wasting, maka penanganan sedini mungkin bisa dilakukan.
"Semua komponen, artinya untuk deteksi dini tidak bisa diserahkan hanya kepada kader di posyandu atau di kesehatan. Tetapi juga kami harus mengajak lintas sektor dengan pendidikan usia dini," kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024