Penyertaan Modal 3 Pemda di PDAM Bermasalah

Pontianak (ANTARA Kalbar) - Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyertaan modal tiga pemerintah daerah ke PDAM setempat di Kalimantan Barat masih bermasalah, sehingga mempengaruhi penilaian laporan keuangan 2011 tidak lebih baik dibanding sebelumnya.

"Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sintang, Ketapang dan Sambas 2011 akhirnya masih kategori wajar dengan pengecualian," kata Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar Adi Sudibyo di sela penyerahan hasil evaluasi di Pontianak, Kamis.

Untuk Kabupaten Sintang, penyertaan modal pada PDAM per 31 Desember 2011 sebesar Rp12,76 miliar tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan penilaiannya tidak sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP).

Sedangkan Kabupaten Ketapang, penyertaan modal pada PDAM Ketapang sebesar Rp5,77 miliar tidak diyakini kewajarannya. "Begitu juga Pemkab Sambas belum menyajikan saldo penyertaan modal pada PDAM Tirta Muare Ulakan," kata Adi Sudibyo.

Hal-hal lain yang menjadi dasar opini LKPD Kabupaten Sintang wajar dengan pengecualian diantaranya penyajian persediaan per 31 Desember 2011 sebesar Rp3,08 miliar tidak sesuai SAP, serta belanja subsidi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura sebesar Rp2 miliar.

Sementara itu, Kabupaten Ketapang, penyajian persediaan sebesar Rp5,43 miliar di Dinas Kesehatan dan RSUD dr Agoesdjam tidak diyakini kewajarannya; serta penggaduhan bibit ternak sebesar Rp13,06 miliar tidak diyakini kewajarannya dan penatausahaan aset tetap TA 2011 belum memadai.

"Sedangkan untuk Kabupaten Sambas, yang menjadi pengecualian lainnya adalah penyajian piutang retribusi tempat pelelangan ikan sebesar Rp1,47 miliar dalam neraca per 31 Desember 2011 tidak dapat diyakini kewajarannya," katanya.

Kemudian, kata dia, pengelolaan aset tetap belum memadai dan penyajian saldo aset tetap dalam neraca per 31 Desember 2011 sebesar Rp1,647 triliun, dan saldo aset lain-lain tidak dapat diyakini kewajarannya.

Selain itu, penyajian anggaran dan realisasi belanja daerah minimal sebesar Rp20,03 miliar belum sesuai SAP.

(T011)