Pontianak (ANTARA Kalbar) - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat berusaha keras untuk mempertahankan penilaian terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK RI.
"Pada tahun lalu, Kapuas Hulu sudah berhasil mendapat opini cukup baik, yaitu Wajar Dengan Pengecualian. Ini tentunya memerlukan komitmen semua untuk mempertahankannya, bahkan diharapkan dapat meningkatkan opini tersebut ke arah yang lebih baik lagi," kata Bupati Kapuas Hulu, Nasir, Sabtu.
Untuk itu, dia mewajibkan saat Pemeriksaan BPK, seluruh SKPD mesti ada di tempat, mengingat pemeriksaan BPK itu tentunya berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan atau kinerja pemerintah daerah selama tahun 2011.
"Untuk itu saya berharap agar seluruh SKPD dapat memenuhi atau melengkapi semua laporan yang diperlukan," tuturnya.
Nasir menuturkan, saat ini Kapuas Hulu berusaha meningkatkan kualitas SDM seperti pengiriman pegawai mengikuti pendidikan yang lebih tinggi serta berbagai pelatihan teknis yang ada.
Namun dengan keterbatasan dana dan fasilitas yang ada, maka pemerintah daerah belum dapat melaksanakannya secara keseluruhan. Banyak juga pegawai yang dengan usaha sendiri mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik program Diploma, S1 bahkan S2.
Untuk itu, Bupati memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
"Di bidang peningkatan kinerja, saya berharap camat, kepala kantor, kepala Badan, kepala dinas dan seterusnya, agar selalu berusaha meningkatkan kapasitas kinerja masing-masing. Gali dan manfaatkan potensi daerah yang ada serta jalin kerja sama yang baik dengan pemerintah provinsi maupun pusat untuk kemajuan Kapuas Hulu," kata Nasir.
Selain itu, lanjutnya, salah satu indikator berhasil tidaknya reformasi birokrasi adalah semakin baiknya pelayanan yang dapat diberikan kepada publik.
(pso-171)
