BKKBN Targetkan Seluruh PLKB Dapat Sepeda Motor

Mataram (ANTARA Kalbar) - Kepala BKKBN Pusat Sugiri Syarif menargetkan tahun depan seluruh petugas penyuluh lapangan KB mendapat bantuan operasional kendaraan roda dua untuk meningkatkan kinerja mereka dalam mendukung program KB dan kependudukan.

"Sekarang, sekitar 17 ribuan dari 24 ribu penyuluh lapangan KB yang sudah mendapat bantuan kendaraan roda dua," kata Sugiri Syarif seusai Temu Kader Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan, PLKB/PKB dan Pasangan KB Lestari tingkat Nasional tahun 2012 di Mataram, NTB, Rabu sore.

Ia melanjutkan, bantuan tersebut dapat direalisasikan melalui dana alokasi khusus yang disalurkan ke kabupaten dan kota.

Namun, ia mengatakan, sayangnya belum semua kabupaten/kota mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) karena berdasarkan aturan tidak memungkinkan.

"Sekitar 80 persen kabupaten dan kota yang menerima DAK dari BKKBN," kata dia.

Ia menjelaskan, ada persyaratan bahwa daerah yang secara finansial lebih baik dari nasional, tidak boleh menerima dana alokasi khusus. "Padahal, belum tentu program KB dan kependudukan mereka lebih berhasil. Namun kalau diberikan, bisa diperiksa karena melanggar undang-undang," katanya.

Dana alokasi khusus itu nantinya dapat digunakan untuk pengadaan kendaraan operasional penunjang program KB dan kependudukan di daerah masing-masing.

"Karena kalau DAK, tidak boleh diberikan dalam bentuk tunai, melainkan untuk sarana dan prasarana program," ujar dia.

Setiap kabupaten maupun kota penerima DAK rata-rata mendapat sebesar Rp1 miliar per tahun, katanya.

Ia bertekad akan memperjuangkan hal itu agar bisa diwujudkan pada tahun depan. "PLKB berdoa, dan kami berjuang untuk mewujudkan itu," kata Sugiri Syarif.

Saat rapat dengar pendapat dengan DPR, ia diminta untuk mengajukan supaya dibahas lebih lanjut. "Apakah mungkin, bagi yang tidak mendapat DAK, agar mendapat langsung dari pusat," ungkap dia.

Sekretaris Utama BKKBN Pusat, Subagyo mengatakan, alokasi anggaran untuk BKKBN secara nasional berkisar Rp3 triliun. "Tidak ada perubahan berarti untuk tahun depan," kata dia.

Dana tersebut disebar ke seluruh daerah, termasuk gaji pegawai dan pembiayaan terhadap pelaksanaan program KB dan kependudukan di seluruh Indonesia.

(T011)