Pontianak (ANTARA Kalbar) - Opini laporan keuangan pemerintah daerah se-Kalbar, tahun 2011 dari 15 entitas daerah, baru satu yang masuk wajar tanpa pengecualian (WTP) yakni Kota Pontianak.
Sementara 13 laporan keuangan pemda, termasuk pemprov Kalbar, masih mendapat opini wajar dengan pengecualian.
"Satu daerah, Kabupaten Melawi sejak tahun 2009 masuk opini tidak wajar," ungkap Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggara Keuangan Daerah, Iman Bastari saat seminar pencegahan korupsi di Pontianak, Rabu.
Ia mengharapkan pada tahun-tahun berikutnya ada peningkatan perbaikan opini laporan keuangan pemda se-Kalbar.
(T011)
