Pontianak (ANTARA) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, menegaskan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang dinamis bagi pemerintah daerah guna memastikan efektivitas program yang dijalankan, termasuk dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Perencanaan anggaran harus berorientasi pada prinsip efisiensi dan efektivitas serta selaras dengan program Quick Win Astacita Presiden Prabowo Subianto. Untuk memastikan hal tersebut, evaluasi menyeluruh atas perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan, termasuk dengan pendekatan ex-ante evaluation untuk menganalisis risiko ke depan," kata Rudi saat melakukan pertemuan dengan Pj. Bupati Sanggau, Suherman, dan Wakil Bupati Terpilih Sanggau Periode 2025-2030, Susana Herpena, di Sanggau, Rabu, (19/2).
Dalam lingkup Kalimantan Barat, Rudy mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pj. Gubernur Kalimantan Barat dan berencana mengumpulkan kepala daerah terpilih guna memastikan program MBG berjalan optimal.
"BPKP akan membantu kepala daerah terpilih agar inline dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Kemendagri Nomor 640," tuturnya.
Sejalan dengan itu, Rudy menjabarkan peran strategis organisasi perangkat daerah (OPD) di Sanggau dalam menyukseskan program MBG. Bappeda, misalnya, diharapkan dapat mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran yang mendukung program MBG serta menjalin sinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan unsur TNI. Dinas Kesehatan bertanggung jawab memfasilitasi sertifikasi hygiene dan sanitasi, sementara Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan harus menjamin ketersediaan serta keamanan bahan pangan lokal.
Dinas Pendidikan juga memiliki peran penting dalam menyiapkan data penerima MBG, infrastruktur air bersih, serta sistem distribusi makanan ke sekolah. Selain itu, pemerintah daerah diingatkan untuk mengakomodasi Mitra MBG dari sisi demand dan supply agar manfaat ekonomi program ini tetap dirasakan oleh masyarakat lokal.
Menanggapi hal tersebut, Pj. Bupati Sanggau Suherman menegaskan komitmen pihaknya dalam bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan program MBG berjalan efektif dan efisien.
"Hadirnya BPKP menunjukkan komitmen untuk mendorong efektivitas dan efisiensi perencanaan serta penganggaran demi terwujudnya Kabupaten Sanggau yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan," kata Suherman.
Sebagai bagian dari upaya percepatan, Rudy bersama jajaran Pemkab Sanggau juga melakukan kunjungan ke dapur Mitra MBG di Kecamatan Kapuas. Program MBG di Sanggau saat ini akan menyasar 10 sekolah dengan total 2.389 penerima manfaat, sementara distribusi makanan dirancang agar tetap berada dalam jangkauan ideal dengan waktu tempuh maksimal 500 meter dari dapur produksi.
Untuk mendukung keberlanjutan program, Rudy juga menyarankan Pemkab Sanggau menggandeng Bank Kalbar dalam penyediaan skema permodalan bagi mitra serta Yayasan Pondok Pesantren Al Fatih. Langkah ini diharapkan dapat memastikan kesinambungan program, terutama dalam mengatasi potensi keterlambatan pembayaran bagi mitra MBG.
