Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Kalbar), Komisaris Besar (Pol) Syafaruddin menyatakan, konflik perkebunan sawit yang cukup banyak jumlahnya di provinsi itu bisa menjadi "bom waktu" di kemudian hari.
"Kalau potensi konflik antara masyarakat dan pemilik perkebunan tidak secepatnya diselesaikan, kami khawatirkan, nantinya konflik tersebut menjadi `bom waktu` yang bisa saja meletus atau menjadi pemicu konflik yang lebih besar," kata Syafaruddin saat memimpin rapat koordinasi lintas sektorral, dan pelaku usaha perkebunan dalam mewujudkan sinergitas dalam menyelesaikan masalah perkebunan di Kalbar, Rabu.
Syafaruddin menjelaskan, untuk itulah pihaknya melakukan rapat koordinasi tersebut guna mencegah dan melakukan proteksi dini agar konflik perkebunan bisa dicegah sedini mungkin.
"Mudah-mudahan dengan digelarnya rapat koordinasi lintas sektor ini bisa menghasilkan solusi-solusi dalam mencegah konflik antara masyarakat dan pemilik perkebunan sawit di Kalbar," ujarnya.
Sementara itu, Kodam XII Tanjungpura mencatat ada 84 potensi konflik di sektor perkebunan di Provinsi Kalbar yang perlu ditangani secara serius untuk menghindari konflik yang berkelanjutan.
"Potensi konflik ini melibatkan beberapa kelompok," kata Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Ridwan dalam amanat yang dibacakan Kasdam Brigjen Robby Win Kadir.
Ia mengungkapkan, kelompok-kelompok yang berkonflik itu masyarakat adat dengan perkebunan, karyawan dengan perusahaan, pemilik lahan dengan pemerintah.
Selain itu, juga masyarakat dengan pemerintah, perusahaan dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan LSM dan LSM dengan pihak perusahaan.
Ia menambahkan, wilayah Kalbar sangat luas sehingga dibutuhkan penanganan yang sangat ekstra supaya berbagai permasalahan yang terjadi dapat ditangani secara optimal.
"Seperti halnya permasalahan lahan perkebunan, sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik," ujarnya.
Robby Win Kadir mengatakan, perlu duduk bersama dengan melibatkan semua pihak, untuk membahas masalah potensi konflik perkebunan, dan sangat penting guna mencari solusi terbaik.
Ia berharap, hasil pertemuan dapat menjadi acuan dalam penyelesaian berbagai permasalahan perkebunan di Kalbar.
(U.A057/E001)
