Jakarta (Antara Kalbar) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) perlu mengundang para pakar independen dari berbagai disiplin ilmu untuk menilai kinerja (audit) World Wildlife Fun for Nature (WWF) yang dipercayakan mengelola Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
"Tanggapan para pakar independen ini bisa dijadikan dasar rujukan bagi Kemenhut untuk bertindak. Pasalnya, kondisi TNTN kini tidak mewakili usaha konservasi yang sukses. Kawasan ini terus terdegradasi dalam luasan besar," kata anggota Komisi IV, Nabiel Al Musawa, di Jakarta, Rabu.
Nabiel berpendapat, bila laporan tim pakar independen tersebut menemukan ada indikasi pelanggaran oleh WWF, jangan ragu-ragu membawa kasus ini ke ranah hukum.
"Pasalnya dalam pengelolaan Taman Nasional pastinya ada keterlibatan pihak asing yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing serta pendanaan yang cukup besar," katanya.
Menurut dia, kalau kajian tim pakar menilai kinerja WWF buruk bahkan gagal, tidak sepantasnya pemerintah untuk melanjutkan kerjasama kolaboratif dengan organisasi ini.
Nabiel juga mengingatkan, ke depan Kemenhut tidak perlu langsung bekerja sama dengan satu LSM untuk menangani areal hutan dalam skala luas. Beri kesempatan LSM untuk mengelola hutan dalam skala kecil dan batasi waktunya.
"Jika dalam skala kecil terbukti berkinerja baik, areal kerjanya secara bertahap bisa ditambah. Sebaliknya bila dalam skala kecil saja kinerjanya dianggap buruk, LSM tersebut tidak perlu lagi diajak bekerjasama," katanya.
Piagam kementerian kehutanan yang ada pada dokumen pembiayaan asli menetapkan tujuan yang jelas untuk proyek Taman Nasional, yakni terpusat pada konservasi di hutan dataran rendah dan konservasi keanekaragaman hayati.
Sayangnya, hingga kini belum ada hasil penilaian yang tersedia secara publik mengenai kesuksesan atau kegagalan mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Implikasi ekonomi dan biaya dari kegagalan percobaan Tesso Nilo belum dipertanggungjawabkan atau diakui, bahkan tidak kepada para donor utama sektor publik.
Hanya saja, sejumlah kalangan menilai tujuan dari proyek konservasi alam dan satwa liar Tesso Nilo telah melenceng jauh akibat tingginya tingkat perambahan dan penebangan ilegal yang telah menghancurkan TNTN.
Bahkan, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Firman Subagyo menilai pendekatan Tesso Nilo saat ini harus dianggap sebagai sebuah kegagalan.
Menurut dia, TNTN yang dikelola secara kolaboratif dengan WWF kini terus terdeforestasi dan nyaris gundul.
"Ini sudah menjadi cukup bukti ketidakmampuan LSM membantu dan memberikan solusi bagi masalah lingkungan di Indonesia," katanya.
Ia berpendapat, sudah waktunya pemerintah menvonis untuk tidak bekerja sama WWF.
"Ini waktunya bagi Indonesia untuk tidak berkompromi WWF karena terbukti tidak mampu melakukan apapun. Dalam kurun satu dekade terakhir, setidaknya 46.960 hektare hutan kaya karbon dan rumah bagi satwa eksotis, gajah dan harimau sumatera di sana telah musnah," katanya.
DPR: Kinerja WWF Perlu Diaudit
Rabu, 13 Maret 2013 23:01 WIB