Sutarmidji Minta Puskesmas Dipasang CCTV Untuk Pantau Kinerja

Pontianak (Antara Kalbar) - Wali Kota Pontianak, Sutarmidji meminta setiap Puskesman agar dipasang Closed-Circuit Television (CCTV) atau kamera pengintai, untuk memudahkan dalam pemantauan kinerja petugas kesehatan di tingkat Puskesmas.

Saat ini di ruang kerjanya telah terkoneksi CCTV dari Gedung Terpadu yang terdiri dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), Dinas Pendidikan dan beberapa sekolah yang ada di Kota Pontianak. Melalui televisi LCD berlayar besar di ruang kerjanya, setiap saat ia bisa melihat langsung aktifitas dari ruangan-ruangan di gedung tersebut serta sekolah-sekolah.

“Tahun depan saya mau seluruh puskesmas sudah terpasang CCTV dan terkoneksi di ruang kerja saya. Supaya saya tahu jam berapa mereka melayani masyarakat dan jam berapa mereka pulang,” ujarnya saat menerima rombongan peserta Diklatpim IV Pemerintah Kabupaten Sambas, Kamis (7/11) di ruang rapat Wali Kota.

Tak hanya puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak pun juga akan dipasang CCTV dan terhubung dengan ruang kerja Wali Kota supaya bisa dimonitor setiap saat. “Ini bukti keseriusan kita dalam meningkatkan kinerja aparatur pelayan publik supaya masyarakat terlayani dengan baik,” kata Sutarmidji.

Ia berkomitmen memberikan pelayanan publik yang cepat, efisien dan transparan. Bahkan komitmen itu telah dibuktikannya dengan memberikan sanksi kepada pegawai yang menghambat pelayanan maupun melakukan pungutan liar. Tak hanya itu, potongan retribusi 2 persen per hari setiap keterlambatan pelayanan perizinan oleh BP2T pun diberikan kepada pemohon izin. “SITU, SIUP dan TDP bisa selesai dalam sehari dan tidak dipungut biaya apapun,” jelasnya.

Sutarmidji menambahkan, percepatan jenis perizinan tersebut sebagai komitmen Pemkot dalam memberikan pelayanan terbaik dan optimal bagi masyarakat. Tidak hanya itu, dia juga minta BP2T supaya website yang dikelolanya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui sampai dimana proses izin yang dimohon dengan cara cukup memasukkan nomor register pendaftarannya. “Sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari informasi izin yang dimohonnya,” tukasnya.

Dalam pelayanan publik, Sutarmidji tidak menginginkan adanya diskriminasi maupun kepentingan pribadi atau golongan. “Saya tidak berharap adanya penghargaan ini itu. Yang jelas kalau saya lebih senang sepanjang masyarakat menganggap ada perubahan atau kenyamanan dalam pelayanan, itu sudah merupakan penghargaan yang paling memuaskan bagi saya,”  katanya.