Jakarta (Antara Kalbar) - Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung menilai calon presiden dari koalisi PDI Perjuangan Joko Widodo lebih berpengalaman di pemerintahan meskipun dalam lingkup pemerintahan daerah.
"Calon presiden lainnya hanya berpengalaman dalam lingkup kesatuan," kata Pramono Anung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Menurut Pramono Anung, jika mencermati pengalaman di pemerintahan, Joko pernah menduduki jabatan wali kota dan gubernur.
Wali kota dan gubernur, kata dia, adalah jabatan di pemerintahan meskipun masih dalam lingkup daerah.
Sementara calon presiden lainnya, hanya berpengalaman di struktural kesatuan yang tidak pernah bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Sebagai walikota maupun gubernur, Jokowi sudah bekerja untuk masyarakat dan memiliki bukti," katanya.
Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan, bukti dari kerjanya menjadi kelebihan Jokowi dibandingkan dengan calon presiden lainnya.
Menurut dia, kekuatan Jokowi adalah "menjalankan" contohnya bagaimana mengatasi kekurangan beras di DKI Jakarta dengan menjalin kerja sama dengan Sulawesi Selatan.
Karena itu, kata Pramono, tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla yang akan segera diumumkan siap menghadapi persaingan dengan tim pemenangan dari pasangan capres-cawapres lainnya.
"Tim pemenangan Jokowi-JK berdasarkan partai pendukungnya, akan diumumkan dalam waktu dekat," katanya.
Pada prinsipnya, kata dia, ada empat tim pemenangan yang mengkoordinir aktivitas partai yang melekat pada Jokowi dan juga Jusuf Kalla.
Ditanya soal adanya kader-kader dari partai politik anggota koalisi lainnya yang secara pribadi mendukung pasangan Jokowi-JK, menurut Pramono, hal itu sangat baik.
Pramono menyambut positif dukungan secara pribadi dari anggota koalisi lainnya yang dinilainya bisa menjadi energi luar biasa," katanya.
"Pemilih memiliki kebebasan, kalau kita lihat ada sejumlah kader muda Partai Golkar dan beberapa tokoh senior Partai Golkar yang menyatakan mendukung Jokowi-JK, itu energi luar biasa," katanya.
Pramono juga menegaskan, tim pemenangan Jokowi-JK yang akan segera diumumkan tidak akan melakukan kampanye hitam, karena hal itu tidak mendidik masyarakat.
