Komisioner KPU Kecewa Keputusan Pilkada Melalui DPRD

Jakarta (Antara Kalbar) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat Hadar Nafis Gumay kecewa dengan keputusan DPR RI yang mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD.

"Sebagai anggota KPU, secara pribadi, tentu saya kecewa karena yang saya sayangkan adalah hilangnya hak pilih masyarakat. Hak memilih itu adalah partisipasi masyarakat yang paling mendasar," kata Hadar di sela-sela Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 Pasca Putusan Akhir MK di Jakarta, Minggu.

Dia menjelaskan, dengan mekanisme pemilihan melalui DPRD, maka partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi lokal menjadi terbatas.  Sehingga kualitas demokrasi menjadi semakin menurun.

"Demokrasi itu elemen pentingnya ada di partisipasi.  Kita sudah pernah mengalami masa pemilihan secara langsung dan itu diberikan melalui perjuangan, kok malah sekarang dihilangkan," kata Hadar.

Selain partisipasi masyarakat, sejumlah proses tahapan yang telah dilakukan KPU juga akan menjadi sia-sia dengan keputusan pilkada melalui DPRD.

Sebelumnya KPU akan menerapkan data daftar pemilih pada saat pilpres sebagai dasar untuk menentukan daftar pemilih di pilkada.  Sistem penyusunan daftar pemilih tersebut kemudian tidak dapat diadopsi dalam pilkada.

"Ada juga kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan untuk pilkada, tetapi yang utama adalah hilangnya hak pilih masyarakat sehingga tidak lagi 'one man one vote'," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, pihaknya belum menentukan sikap kebijakan terkait akan diselenggarakannya 246 pilkada pada 2015.

KPU masih menunggu penerbitan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah sebelum membuat kebijakan pelaksanaan pilkada yang berlangsung 2015.

"Kami harus menunggu dahulu sampai terbitnya Undang-undang Pilkada ini, kan masih ada waktu maksimal 30 hari sampai nomor UU itu terbit," kata Husni.