Pontianak (Antara Kalbar) - Total anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kalimantan Barat sejak tahun 2004 hingga saat ini sebesar Rp66 miliar, tersebar di lima kabupaten/kota.
"Ada lima kabupaten/kota yang mendapat program PNPM Mandiri Perkotaan, yakni Kabupaten Sambas, Bengkayang, Ketapang, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang," kata Satuan kerja PNPM dari Dinas Pekerjaan Umum Kalbar Karyadi saat menjadi pemateri pada lokakarya media di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan untuk tahun 2014, kelima kabupaten/kota itu kembali mendapat bantuan dari PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp10,6 miliar.
Menurut dia program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) di Kalbar dimulai sejak tahun 2004 dengan wilayah cakupan meliputi 203 kelurahan/desa, 25 kecamatan, dan lima kota/kabupaten.
Karyadi menambahkan PNPM merupakan program pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.
"Selain itu, dengan PNPM Mandiri Perkotaan juga turut membangun masyarakat agar kritis dalam melakukan perubahan-perubahan penting dalam penanggulangan kemiskinan mulai dari sendiri," katanya.
Dengan demikian program penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk media. "Karena dengan peran serta media akan berpengaruh terhadap program penanggulangan kemiskinan sehingga ke depannya tidak bias," ujarnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi PNPM Mandiri Perkotaan Kalbar Musli menyatakan gambaran umum wilayah sasaran pelaksanaan P2KP yang dimulai tahun 2004 dengan wilayah cakupan meliputi 203 kelurahan/desa, 25 kecamatan dan lima kota/kabupaten.
Sejak diluncurkan PNPM Mandiri sampai pada tahun 2010 cakupan wilayah PNPM Perkotaan berkurang menjadi 88 kelurahan/desa, 14 kecamatan dan lima kota/kabupaten.
"Kami berharap dengan lokakarya media tentang PNPM Mandiri Perkotaan, maka ke depannya ada kesepahaman atau lebih mengenal PNPM Mandiri Perkotaan," ujarnya.
Karena menurut dia, media cenderung mengangkat masalah dana dalam pemberitaan, sementara untuk data kemiskinan tidak terlalu diangkat.
"Padahal program ini dalam hal dana sebuah proses pembelajaran pada masyarakat supaya mengenal proses kemiskinan di wilayah masing-masing," ujarnya.
Sehingga, dalam penanggulangan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab program. Tetapi semua pihak dengan cara bisa menggugah para pengambil kebijakan, sehingga tersentuh untuk membantu.
"Tahun 2014 program ini tutup, karena ganti pemimpin yang biasanya juga ganti kebijakan, mudah-mudahan program ini terus berlanjut meskipun namanya nantinya beda," kata Musli.
(U.A057/B/N005/N005) 03-11-2014 16:47:00
