Komnas: Pengurangan Jam Kerja Perempuan Tidak Tepat

Jakarta (Antara Kalbar) - Wacana untuk pengurangan jam kerja perempuan termasuk juga usulan agar lokasi kerja dekat dengan rumah dinilai tidak tepat.

Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu menjelaskan wacana untuk meningkatkan kualitas generasi muda melalui penciptaan keluarga yang harmonis hendaknya dilakukan dengan melakukan perubahan kebijakan di sektor pendidikan dan juga infrastruktur kota yang ramah anak, bukan dengan pengurangan jam kerja maupun lokasi kerja yang dekat dengan tempat tinggal.

"Komnas Perempuan berpendapat bahwa sebetulnya pemerintah dapat mengusulkan berbagai perbaikan fundamental jika kebijakan dirumuskan melalui pengujian yang cermat dan tuntas. Dalam hal meningkatkan kualitas generasi muda, misalnya, perombakan sistem pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi memegang peran kunci. Ketersediaan infrastruktur kota ramah anak, pusat-pusat pengetahuan, aktivitas dan kreativitas anak muda punya andil dalam hal ini," demikian Komnas Perempuan dalam keterangan persnya.

Komnas Perempuan berpandangan keluarga yang  harmonis perlu dibina dengan pendidikan pranikah yang membangun pemahaman kesetaraan gender dan bekerja sama dalam tanggung jawab pengasuhan anak dan merawat keluarga berpengaruh dalam mencegah terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga.

Waktu cengkrama dengan keluarga bagi kedua orang tua dapat bertambah secara substantif ketika infrastruktur transportasi menjadi lebih baik sehingga waktu dan energi tidak terbuang percuma saat pergi dan pulang kerja akibat waktu tempuh yang panjang karena macet atau waktu tunggu transportasi publik yang juga dinaiki dalam kondisi berdesakan.

Tempat penitipan anak juga patut disediakan dengan standar yang baik, agar orang tua dapat bekerja dengan tenang dan penyediaan ruang laktasi adalah penting, sekaligus menjadi langkah pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Demikian juga dengan waktu cuti berbayar yang lebih panjang untuk ibu yang hamil dan melahirkan serta suami yang mengambil cuti pengasuhan anak menjadi alternatif lain yang perlu dipertimbangkan.

Indikator kebijakan konstitusional telah dibahas Komnas Perempuan sejak tahun 2011 bersama sejumlah kementerian terkait dalam menangani persoalan kebijakan diskriminatif.

Kementerian yang dimaksud terutama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Indikator tersebut juga telah diujicoba beberapa kali untuk membantu perumus kebijakan dan aparat negara menemukenali persoalan diskriminasi dan konstitusionalitas yang ada dalam materi muatan kebijakan tersebut. Dengan adopsi menyeluruh dari indikator itu dan dengan pendidikan yang sistematis untuk menguatkan pemahaman tentang Konstitusi dan keadilan gender, Komnas Perempuan berharap usulan dan produk kebijakan yang diskriminatif dapat dicegah di masa mendatang.