Jakarta (Antara Kalbar) - Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Robert Blake, membahas PT Freeport saat berjumpa dengan Ketua DPR RI, Setya Novanto.
"Kita bahas soal PT Freeport Indonesia. Menurut pandangan saya, negosiasi yang sekarang dilakukan sudah berlangsung dengan sangat baik sekali. Pemerintah dan PT Freeport sedang membahas di mana PT Freeport akan membangun smelter di Papua dan perpanjang kontrak dan negosiasi baik," kata Robert Blake dalam keterangan persnya usai bertemu dengan Setya Novanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Terkait pertemuan dengan Novanto,Robert Blake menyampaikan apresiasinya dan pertemuan dengan Ketua DPR RI beserta pimpinan DPR RI lainnya sangat produktif.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada ketua dan pimpinan DPR RI atas pertemuan yang produktif hari ini. Hari ini kami membahas peluang-peluang untuk kerjasama seperti dalam bentuk pertukaran dan kunjungan yang akan dilakukan Ketua DPR RI dan pimpinan DPR RI lainnya ke Amerika Serikat," kata Blake.
DPR RI memainkan peran penting di Indonesia dan merupakan kehormatan baginya untuk bertukar pikiran dengan Ketua dan pimpinan DPR lainnya dan kita juga akan ke Komisi I DPR RI untuk bertukar pikiran.
"Harapannya adalah dengan tahun baru, DPR baru, dan presiden baru adalah melihat adanya kejasama di banyak bidang dan kita mendukung kunjungan pimpinan DPR RI ke AS," kata Blake.
Sementara itu Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf, mengatakan keberadaan PT Freeport Indonesia bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Papua.
"Kami juga singgung dan kami menginginkan dengan adanya PT Freeport di Papua, bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat dan pemberdayaan ekononomi masyarakat Papua," kata Nurhayati Selain itu, dalam pertemuan tadi, juga disepakati untuk membuat grup kerjasama parlemen.
"Tadi sudah disepakati pembentukan grup kerjasama bilateral antara parlemen Indonesia dan parlemen US untuk menjembatani apabila ada kesulitan-kesulitan dalam negosiasi-negosiasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat," kata Nurhayati.
