Pontianak (Antara Kalbar) - Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat, Senin, melakukan demo di kawasan bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak, menolak program transmigrasi di provinsi itu.
Humas Aliansi Masyarakat Kalbar, Abelnus saat menyampaikan orasinya menyatakan program transmigrasi hanya akan menimbulkan kecemburuan masyarakat transmigrasi dengan lokal akibat perlakuan yang berbeda.
"Contohnya masyarakat transmigrasi disediakan pemukiman, lahan perkebunan, biaya hidup Rp3,5 juta/bulan, serta disediakan bibit peternakan oleh pemerintah. Sedangkan masyarakat lokal harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan mereka yang tidak ditanggung oleh pemerintah," ungkap Abelnus.
Ia menjelaskan masyarakat Kalbar pada perinsipnya menjunjung tinggi nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, setia kepada NKRI, menghargai UUD 1945, dan peraturan yang berlaku di negara ini.
Aliansi Masyarakat Kalbar juga menentang upaya pengkondisian masyarakat perbatasan sebagai masyarakat pemberontak yang harus diwaspadai, karena sejak kemerdekaan, masyarakat Dayak yang berbeda di wilayah perbatasan Provinsi Kalbar telah memberikan kontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia, seperti pada Operasi Kopasandha dengan kode sandi "mangkok merah".
Abelnus juga mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kondisi lahan di perbatasan Kalbar seluas 1,8 juta hektare, yang kini kini sudah berdiri tujuh perusahaan HPH, tiga perusahaan IUHHK HT, dan sebanyak 47 perusahaan perkebunan sawit.
"Apalagi sekitar 79 persen kawasan perbatasan merupakan kawasan konservasi hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan ironisnya masyarakat lokal hanya menggunakan lahan yang tersisa, sehingga masyarakat lokal semakin terdesak, karena lahan semakin menipis," ujarnya.
Dalam aksinya Aliansi Masyarakat Kalbar mendesak gubernur dan DPRD Kalbar juga menolak program transmigrasi oleh pemerintah pusat.
Aliansi masyarakat Kalbar juga menuntut pemerintah pusat membangun kawasan perbatasan berkesinambungan dan mensejahterakan masyarakat lokal, bukan malah memarjinalkan masyarakat lokal.
Abelnus menyatakan saat ini masyarakat Kalbar dihadapkan dengan berbagai persoalan kebutuhan sosial, yakni minimnya infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, energi listrik, sumber air bersih, irigasi, serta pemukiman masyarakat lokal yang layak.
