Jakarta (Antara Kalbar) - Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai panglima TNI menggantikan seniornya, Jenderal TNI Moeldoko mendapat persetujuan Rapat Paripurna ke-36 DPR di masa sidang ke IV.
Nurmantyo telah menjalani uji kelayakan di depan Komisi I DPR, Rabu kemarin (1/7). Itu terjadi hanya sehari setelah C-130 Hercules TNI AU jatuh dan menewaskan 122 orang, di Medan.
"Bagaimana anggota dewan, apakah hasil keputusan Komisi I DPR kita setujui?," tanya Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, di Rapat Paripurna DPR, Gedung Nusantara II, Jakarta, Jumat.
Seperti dipimpin, seluruh anggota DPR menjawab setuju atas pertanyaan itu. Lalu Hamzah mengetuk palu tanda persetujuan DPR kepada Nurmantyo sebagai panglima TNI menggantikan Moeldoko.
Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, dalam pidatonya di Rapat Paripurna itu, mengatakan, Komisi I DPR memutuskan menyetujui pemberhentian Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko.
"Komisi I DPR memutuskan menyetujui pemberhentian Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, dengan itu kami sangat apresiasi dengan kinerja beliau selama ini," ujar Siddiq.
Dia juga mengatakan Komisi I DPR setelah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon panglima TNI, 10 fraksi memberikan persetujuan kepada Nurmantyo sebagai panglima TNI.
Sebelumnya 10 fraksi di Komisi I DPR setuju mengangkat Nurmantyo sebagai panglima TNI dan juga menyetujui pemberhentian Moeldoko dari jabatan panglima TNI.
"Jadi 10 fraksi di Komisi I sepakat setuju pencalonan Gatot sebagai Panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR, Siddiq dalam Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (1/7).
Dia mengatakan ada tiga poin yang menjadi pertimbangan Komisi I DPR dalam memberikan persetujuan. Pertama, persyaratan administrasi dari seluruh penelaahan tidak ada masalah.
Kedua, paparan visi, misi, dan program Nurmantyo ada hal penting yaitu menggambarkan dan mencerminkan pengetahuan tentang aspek geopolitik dan geostrategis kawasan global yang menjadi tren perubahan.
"Selain itu beliau menegaskan yang menjadi titik pusat konflik perebutan Sumber Daya Alam di kawasan ekuator dan Indonesia salah satu negara besar dalam rentang tersebut," katanya.
Ketiga, menurut dia, Komisi I DPR mempertimbangkan visi dan pandangan Nurmantyo terhadap TNI yang menginginkan konsolidasi secara institusi seperti personil doktrin dan alutsista.
