Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya mengatakan Pemprov akan ikut mendorong upaya BI dalam menjalankan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di Kalimantan Barat, dengan memfokuskan sosialisasi pada PNS yang ada di Kalbar.
"Memang untuk program tersebut bukan berada di ranah Pemda, namun dijalankan oleh BI. Tapi kita juga bisa membantu prosesnya agar lebih lancar seperti upaya untuk menekan inflasi yang kita lakukan dengan baik bersama BI selama ini," kata Christiandy di Pontianak, Jumat.
Dia menuturkan, jika memang BI sudah memiliki semua perangkat untuk menjalankan program itu, pihaknya akan mendukung penuh, bahkan hal itu bisa diterapkan dan dimulai dari PNS.
"Program GNNT ini menurut saya jauh lebih aman dari pada menggunakan uang fisik seperti yang kita lakukan selama ini. Tanpa disadari sebenarnya selama ini kita juga sudah melakukan gerakan non-tunai, dimana untuk gaji seluruh PNS Kubu Raya juga sudah melalui transfer bank, makanya, jika ini diterapkan saya rasa tidak masalah dan kita siap untuk itu," tuturnya.
Belum lagi, lanjutnya, saat ini belanja on line sudah terjadi secara masive dan menjadi gaya hidup masyarakat kita dan ini tentu menunjukkan gerakan non tunai sudah bisa berjalan dengan baik.
"Dengan gerakan non-tunai ini tentu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan seperti negara bisa menghemat pembelian kertas untuk pembuatan uang, dan bagi masyarakat, tidak perlu lagi khawatir jika uangnya hilang, jika disimpan dirumah, atau khawatir dirampok saat dijalan," katanya.
Terpisah, Kepala Bank Indonesia perwakilan Kalimantan Barat, Dwi Suslamanto mengatakan pihaknya akan terus memaksimalkan sosialisasi Gerakan Nasional Non Tunai kepada masyarakat Kalimantan Barat dengan mennggandeng berbagai pihak terkait.
Dia menjelaskan, BI terus mengandalkan program Gerakan Nasional Non Tunai untuk menggenjot pertumbuhan e-money atau uang elektronik. Sebab, pertumbuhan transaksi elektronik domestik ternyata belum diikuti penggunaan uang elektronik.
"Padahal, transaksi non tunai baik menggunakan kartu debit, kartu kredit, atau uang elektronik sangat bermanfaat karena akan membuat sistem keuangan menjadi lebih efisien. Oleh sebab itu, BI sebagai regulator sistem pembayaran akan terus mendorong gerakan non tunai khususnya pada uang elektronik," kata Dwi.
Dwi mengungkapkan, dengan transaksi non tunai, negara dapat mengurangi penggunaan uang kartal sehingga lebih efisien dan menghemat anggaran untuk percetakan dan penyimpanan uang.
BI juga meyakini, apabila memakai transaksi non tunai, pembayaran bisa dilakukan secara lebih aman, lebih praktis, dan lebih efisien.
Bahkan, tidak hanya untuk transaksi ritel, transaksi non tunai juga diharapkan dapat diaplikasikan dalam berbagai aktivitas penggunaan uang negara baik APBN maupun APBD.
Dia juga menyebut, transaksi non tunai sudah terlaksana secara luas, kementrian juga sudah hampir semua yang melakukan pembayaran non tunai.
"Pemerintah juga sudah berikan anggaran besar untuk masyarakat yang kurang beruntung. Sekitar 35 persen dari anggaran untuk bantuan seperti sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Transaksi non tunai juga untuk meningkatkan akuntabilitas dan kita sama sama berusaha untuk cegah korupsi," tuturnya.
Hingga akhir 2015, lanjut Dwi, nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp5,2 triliun, atau meningkat dibandingkan posisi pada September lalu Rp4,3 triliun.
"Kita harapkan masyarakat bisa semakin dekat dengan transaksi non tunai agar berbagai target yang kita inginkan bisa tercapai," katanya.
(U.KR-RDO/B008)
