"Bumdes ini saya rasa sangat perlu untuk mendukung program pertanian dan swasembada pangan di Kalbar," kata Daniel di Pontianak, Minggu.
Menurut dia, jika hanya memaksimalkan potensi pertanian saja, tanpa didukung dengan penyerapan hasil pertanian masyarakat, tidak akan maksimal dan tidak bisa menyejahterakan petani.
"Petani jelas membutuhkan jaminan agar hasil pertanian mereka bisa terserap. Dalam hal ini, keberadaan Bumdes jelas sangat berperan untuk memaksimalkan program swasembada pangan di Kalimantan Barat diperlukan," katanya.
Daniel menjelaskan, penyerapan hasil pertanian itu memang menjadi persoalan yang perlu dipecahkan. Untuk itu dia mengharapkan setiap desa bisa membuat Bumdes karena manfaatnya juga akan sangat besar bagi desa itu.
"Selain itu, petani juga bisa merasa aman karena hasil pertanian mereka sudah pasti terserap. Ini tentu juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani dan mewujudkan kemandirian pangan daerah," katanya.
Untuk memaksimalkan program pertanian, pihaknya juga menyarankan agar Kementerian Pertanian menambah jumlah penyuluh pertanian yang ada saat ini yang masih dirasakan kurang.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, dia merekomendasikan agar KTNA dan Gerbang Tani bisa menjadi penyuluh swadaya.
"Jika KTNA dan Gerbang Tani bisa dijadikan penyuluh swadaya, tinggal pemerintah pusat memaksimalkan program pembinaan penyuluh swadaya tersebut agar menjadi semakin efektif," katanya.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga terus mendorong agar Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu sentra kedaulatan pangan Indonesia.
"Ini akan terus saya lakukan karena saya menilai bahwa kedaulatan pangan menjadi sangat penting terlebih saat ini telah digaungkan pemerintah sehingga swasembada pangan bisa tercapai," katanya.
Sektor ini sangat penting dan dia akan terus mendorong pemerintah sehingga kedaulatan dan swasembada pangan akan tercapai.
(KR-RDO/S023)
