GMNI - PMKRI Bahas Peran Pemuda Mengawal Pesta Demokrasi

Pontianak (Antara Kalbar) - Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) dan Persatuan Mahasiswa Kristen Indonesia (PMKRI) yang didukung DPR RI menggelar seminar kebangsaan yang membahas peran pemuda dalam mengawal pesta demokrasi yang akan berlansung pada 2018 mendatang.

"Kalbar pada tahun mendatang akan menggelar Pilkada serentak baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Pemuda dalam hal itu harus berperan," ujar Ketua Panitia Seminar Kebangsaan, Ewaldus D. Sukardi di Pontianak, Kamis.

Ia menjelaskan melalui seminar kebangsaan yang juga di dalamnya membahas empat pilar kebangsaan peserta memahami persoalan pesta demokrasi dan bagaimana bersama mengawal serta mensukseskannya.

"Terpenting diharapan peserta seminar bisa bertambah wawasannya dan ada pilihan dan solusi terhadap potensi kerawanan sosial dari pesta dekokrasi tersebut," kata dia.

Dalam seminar tersebut dihadiri sekitar 200 mahasiswa dan pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan. Selaku narasumber dalam kegiatan yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar yakni Anggota Komisii XI DPR RI/ Anggota MPR RI, Michael Jeno dan Staf Khusus Badan Intelijen Negara Daerah Kalbar, Kombes Pol Rudy Tranggono.

Michael Jeno dalam pemaparannya yang membahas empat pilar mengatakan bahwa terdapat tantangan kebangsaan yang dihadapi termasuk soal Pilkada yakni meliputi tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal berkaitan rendahnya pemahaman terhadap ajaran agama, otonomi daerah, SARA, pemberantasan korupsi dan tidak berjalannya penegakan hukum optimal.

"Tantangan eksternal itu sendiri berkaitan dengan globalisasi dan kapitalisme. Untuk menjawab itu semua maka mari perkokoh empat pilar ini untuk Indonesia. Saya yakin dengan empat pilar kita bisa melalui tantangan yang ada dan negara kita akan lebih maju," kata dia.

Sementara itu juga, Kombes Pol Rudy Tranggono mengatakan untuk antisipasi kerawanan Pilkada Serentak 2018 mendatang di antaranya harus ada kesiapan yang matang dari penyelenggara baik dari KPU, Panwaslu, dana dan lainnya.

"Selain itu distribusi logistik harus memperhatikan letak geografis dan itu harus maksimal. Terpenting lagi antisipasi politik SARA, kekecewaan hasil dan ketidakpercayaan kinerja penyelenggara Pilkada," kata dia.
(U.KR-DDI/B008)