Sebanyak 55 SMP di Pontianak siap gelar UNBK

Pontianak  (Antaranews Kalbar) - Sebanyak 55 dari 122 SMP/sederajat di Kota Pontianak, Kalbar, siap menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018, kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Mulyadi.

"Jumlah itu terdiri dari 28 SMP negeri, sisanya SMP swasta dan madrasah tsanawiah," kata Mulyadi di Pontianak, Selasa.

Ia menjelaskan, tercatat ada sebanyak 9.591 siswa SMP/sederajat yang akan ikut UNBK dari keseluruhan 11.556 siswa SMP/sederajat di Pontianak, dan sisanya masih akan mengikuti Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP).

Mulyadi mengatakan, pelaksanaan UNBK SMP/sederajat di Kota Pontianak, berada di atas rata-rata nasional.

"Pemerintah berharap UNBK bisa terlaksana 75 persen di seluruh Indonesia. Kalau di Kota Pontianak khusus untuk SMP/sederajat sudah lebih dari 76 persen, baik negeri maupun swasta," ungkapnya.

Walau berada satu trip di atas rata-rata nasional, sebenarnya jika digabung dengan sekolah madrasah tsanawiah, persentase itu menjadi kurang. Mulyadi menjelaskan sekolah ini memang jadi kendala untuk capai target karena hanya ada lima sekolah dari sekian puluh madrasah tsanawiah di Pontianak yang siap menggelar UNBK.

"Jadi UNBK kami gabung dengan madrasah tsanawiah, kurang lebih 55 persen, tapi kalau SMP saja, negeri dan swasta di luar madrasah, itu sudah lebih dari 75 persen," katanya.

Dalam kesempatan itu, dia membenarkan, sejumlah sekolah masih menemui kendala untuk melaksanakan UNBK, misalnya berkaca pada pengalaman tahun lalu, dimana Disdikbud Pontianak kerepotan karena sekolah negeri memiliki jumlah murid yang banyak. Jika dalam satu sekolah memiliki 300 murid yang akan ikut UNBK, maka paling tidak ujian dilaksanakan dalam tiga sif.

Sebagian antisipasi, pihaknya pun mengambil inisiatif pengadaan tambahan komputer. Jika pun nantinya sekolah masih kekurangan perangkat, maka akan diupayakan menggunakan komputer atau laptop pinjaman, atau milik siswa.

Dia memastikan untuk sementara dalam menggelar UNBK tahun ini siswa SMP tidak perlu menumpang ujian di SMA.

"Tetapi kami akan tetap mengantisipasinya, terutama SMP yang dekat dengan SMA karena peraturan yang dikeluarkan menteri itu boleh menggabungkan ke SMA," ujar Mulyadi.