Pontianak (Antaranews Kalbar) - Tim Dewan Pertimbangan Presiden melakukan pengumpulan data dan informasi untuk membuat kajian dengan fokus "Kemajemukan Politik dan Masa Depan NKRI" dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, salah satunya di Kalbar.
"Jadi, Kalbar ini menjadi salah satu daerah sasaran kajian kita, untuk pengumpulan data dan informasi pembuatan buku tentang Kemajemukan Politik dan Masa Depan NKRI," kata Ketua Rombongan Wantimpres, Mayjen TNI Pur, dr I Gusti Nyoman Arsana di Pontianak, Rabu.
Dia menjelaskan, dipilihnya Kalbar sebagai daerah kajian karena provinsi ini merupakan daerah yang multikultur dan berhasil melaksanakan Pilkada serentak dengan baik, meski pada awalnya diprediksikan sebagai daerah rawan konflik Pilkada.
"Namun, kenyataannya, dalam pelaksanaan Pilkada serentak kemarin, konflik Pilkada di Kalbar tidak terjadi. Ini yang akan kita kaji, agar bisa kita tularkan ke daerah lainnya," tuturnya.
Menurutnya, dalam rangka memantapkan pembangunan demokrasi di Indonesia, tim khusus pengkaji dibentuk oleh Wantimpres untuk mengetahui Indeks Demokrasi di setiap Provinsi secara khusus, dan Indonesia secara umum.
"Dimana hasil kajian ini nantinya akan dijadikan bahan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, dalam penentuan kebijakan pemerintah menghadapi tahun politik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019," katanya.
dengan pertemuan ini, tujuan kedatangan timd ari Wantimpres bisa ?dapat terpenuhi.
Menurutnya, ?awalnya Provinsi Kalbar dikategorikan sebagai daerah yang rawan saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, namun saat pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Kalbar semua berjalan aman, damai dan sukses.
"Kita masuk kategori daerah rawan saat Pilkada lalu tapi Pilkada serentak di Kalbar berjalan damai, aman, dan sukses," katanya.
Dijelaskannya, Pemerintah Pusat memberikan perhatian khusus dalam membangun kawasan perbatasan khususnya di Kalimantan Barat, melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, telah dibangun dan diresmikan 3 (tiga) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Nanga Badau Terpadu di Kabupaten Kapuas Hulu dan PLBN Terpadu Aruk di Kabupaten Sambas.
"Sebagai wilayah yang memiliki perbatasan darat langsung dengan negara tetangga, pengelolaan kawasaan perbatasan apabila dikelola dengan baik tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri bagi kemajuan Provinsi Kalimantan Barat, dan sebaliknya kawasan perbatasan akan memberikan dampak negatif jika tidak dimanfaatkan secara bijak," katanya.
