Putussibau (Antaranews Kalbar) - Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir meluncurkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) kependudukan dan Kartu Identitas Anak untuk diterapkan di wilayah tersebut.
"Kapuas Hulu harus tertib administrasi terutama untuk dokumen kependudukan," kata Nasir saat membuka dan launching Gerakan Indonesia Sadar Administrasi di Putussibau, Kapuas Hulu, Senin.
Disampaikan Nasir, Pemkab Kapuas Hulu selalu berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk kesadaran dalam dokumen kependudukan, baik itu yang berkaitan dengan perekaman KTP elektronik, akta dan sejumlah dokumen kependudukan lainnya.
Saat ini, kata Nasir, jumlah penduduk Kapuas Hulu sekitar 240.736 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 123.763 jiwa dan perempuan sebanyak 116.973 jiwa. Sedangkan untuk pencapaian rekaman KTP elektronik sudah 98,65 persen.
"Saya minta masyarakat aktif melaporkan setiap perkembangan peristiwa kependudukan baik itu yang lahir, meninggal, perkawinan bahkan wajib KTP elektronik," tegas Nasir.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, Antonius Rawing mengatakan akhir - akhir ini kabupaten/kota sedang mengejar target Gerakan Indonesia Sadar Administrasi dan harus sudah 100 persen dalam perekaman KTP elektronik.
Dia berharap target nasional itu bisa dilaksanakan hingga ke daerah, terutama untuk akses data kependudukan di sejumlah instansi di daerah.
Pejabat Koordinator wilayah Kalimantan Barat, Kementerian Dalam Negeri, Nurlailawati mengatakan tahun 2019 semua penduduk warga Indonesia harus sudah memiliki identitas mulai usia 0 - 16 tahun dan 17 tahun keatas.
Menurut Nurlailawati, target nasional wajib KTP elektronik sebanyak 263.960.794 jiwa yang sudah tercapai baru 96, 76 persen.
"Ada beberapa langkah dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil untuk kemudahan sampai ke daerah diantaranya tidak perlu lagi pengantar RT untuk perekaman KTP dan tidak dipungut biaya untuk pengurusan dokumen kependudukan," jelas Nurlailawati.
Dia berharap semua pihak selalu terbangun sinergitas dalam pencapaian target nasional untuk tertib administrasi kependudukan.
"Harus bekerjasama sama karena begitu pentingnya dokumen kependudukan," kata dia.
