Pontianak (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat menyiapkan sejumlah langkah untuk kegiatan Sensus Penduduk 2020 mendatang dan satu di antaranya melakukan koordinasi dengan gubernur.
"Untuk menyukseskan Sensus Penduduk 2020, kita terlebih dahulu melakukan koordinasi dan meminta arahan dari Gubernur Kalimantan Barat," ujar Kepala BPS Kalimantan Barat, Pitono, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa dalam sensus 2020 mendatang akan dilaksanakan dengan metode yang berbeda dari sensus-sensus sebelumnya.
"Jika pada sensus sebelumnya menggunakan metode tradisional yakni melakukan pendataan pintu ke pintu, maka pada pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 nanti akan dilaksanakan dengan metode kombinasi yaitu dengan menggunakan basis data dari Adminduk/Dukcapil, pendataan dilakukan dengan berbasis web/online sehingga masyarakat dapat mengisi data diri dan keluarganya melalui web yang link-nya sudah disiapkan oleh BPS yaitu sensus.bps.go.id," kata dia.
Ia menjelaskan untuk sensus online ini dijadwalkan sekitar bulan Februari - April 2020 sudah dilakukan. Sedangkan untuk wilayah-wilayah yang belum tersedia internet atau juga penduduk yang belum mengisi sensus online, pendataan akan dilakukan dengan kunjungan petugas sensus pintu ke pintu menggunakan CAPI dan kuesioner
"Pak gubernur siap mendukung untuk kelancaran sensus penduduk 2020 dan bersedia memberikan pernyataan dukungan agar seluruh masyarakat Kalimantan Barat ikut berpartisipasi dengan memberikan jawaban yang benar dan akurat agar data yang dihasilkan dapat bermanfaat untuk perencanaan pembangunan dan pengentasan kemiskinan," kata dia.
Pada saat pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Barat, Pitono menyampaikan bahwa salah satu indikator yang dapat mendorong peningkatan IPM adalah meningkatkan komponen rata-rata lama sekolah. Konkretnya penduduk yang berusia di atas 25 tahun yang masih berpendidikan SD dapat dibuatkan program Kejar Paket B dan C.
"Gubernur menerima masukan ini dan rencana program sudah mulai disiapkan oleh pemerintah provinsi," jelas dia.
Bersamaan kegiatan koordinasi tersebut BPS menyerahkan buku identifikasi desa menuju percepatan desa mandiri di Kalimantan Barat yang memuat kajian indeks pembangunan desa, datanya bersumber dari pendataan Podes 2018.
