Jakarta (ANTARA) - KPK menetapkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Barat (2012-2016) dan Jawa Timur (2016-2018) Gusmin Tuarita dan Kepala bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kantor BPN Kalimantan Barat Siswidodo sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp22,23 miliar.
"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat BPN yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Kami sudah meningkatkan status perkara terhitung 4 Oktober 2019 dan menetapkan dua tersangka yaitu GTU (Gusmin Tuarita) selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat (2012-2016) dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur (2016-2018).
Lalu, SWD (Siswidodo), Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kantor BPN wilayah Kalimantan Barat," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK Jakarta, Jumat.
Baca juga: 84 ribu hektare sawah di Kalbar tidak ditetapkan
Keduanya disangkakan pasal 12 B UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Pasal itu mengatur setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Gusmin pada saat ini menjabat sebagai Inspektorat Wilayah I BPN merupakan Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat yang menjabat sejak Juli 2012 hingga 2016, dan kemudian menjadi Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur sejak Agustus 2016.
"Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, tersangka GTU selaku Kakanwil BPN Provinsi Kalimatan Barat dibantu oleh tersangka SWD selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat dan pada tahun 2016 selaku Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan," tambah Laode.
Baca juga: Polda Kalbar persilakan KPK dalami keterangan terdakwa korupsi Bengkayang
Sebelum memberikan izin HGU, terdapat proses pemeriksaan tanah oleh panitia yang dibentuk oleh tersangka Gusmin selaku Kakanwil BPN. Susunan panitia antara lain Gusmin sebagai ketua merangkap anggota panitia dan tersangka Siswidodo sebagai anggota.
Atas dasar pertimbangan dari panitia B Kakanwil BPN akan menerbitkan surat keputusan pemberian HGU dan surat rekomendasi pemberian HGU kepada kantor pusat BPN.
Pada periode 2013-2018, Gusmin diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah termasuk pemohon HGU baik secara langsung dari pemohon hak atas tanah ataupun melalui tersangka Siswidodo.
"Dalam proses tersebut, tersangka SWD kemudian diduga memberikan uang secara tunai kepada tersangka GTU di kantor ataupun di rumah dinas. Atas penerimaan uang tersebut, tersangka GTU telah menyetorkan sendiri maupun melalui orang lain sejumlah uang tunai dengan total sebesar Rp22,23 miliar," ungkap Laode.
Baca juga: KPK akan periksa anggota DPRD Bengkayang
Baca juga: KPK klarifikasi tujuh pejabat Bengkayang
