Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah harus lebih berperan dalam masa-masa ketidakpastian karena hampir seluruh sektor publik hingga swasta terkena imbas wabah COVID-19.
Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis pandemi ini adalah dengan menyiagakan stimulus fiskal hingga Rp695,2 triliun dan memperlebar defisit anggaran hingga 6,34 persen PDB.
Baca juga: Indonesia dapat pinjaman 1,5 miliar USD dari ADB
"Krisis kali ini berbeda sekali karena kita harus melindungi manusia dan perekonomiannya sekaligus. Untuk membendung penyebaran virus, kita harus membatasi pergerakan manusia," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan krisis ini berbeda dengan 1998 dan 2008 karena merupakan guncangan besar yang tidak pernah dialami negara-negara manapun di era modern.
Pandemi COVID-19 juga telah memukul perekonomian masyarakat secara luas termasuk rumah tangga dan pelaku usaha, terutama UMKM.
Oleh karena itu pemerintah merumuskan kebijakan untuk dua hingga tiga langkah ke depan dengan mengarahkan stimulus itu untuk perlindungan sosial serta dukungan bagi UMKM.
Baca juga: Menkeu tegaskan tidak ugal-ugalan kelola utang
Baca juga: Pasar keuangan global berangsur membaik
UMKM mendapatkan restrukturisasi kredit serta subsidi bunga dan kemudahan untuk mendapatkan kredit modal kerja baik melalui penempatan dana murah pada perbankan maupun penjaminan kredit.
Ia menambahkan kondisi ini juga membuat pemerintah berupaya keras untuk merumuskan strategi pembiayaan yang baru mengingat penerimaan negara yang terbatas.
"Di tengah pandemi yang menyebabkan gejolak pasar keuangan, pendalaman pasar dan mengandalkan pembiayaan domestik menjadi sangat penting," kata Sri Mulyani.
Dalam situasi ini ia memastikan pemerintah masih bergantung pada penerbitan surat berharga negara di dalam negeri dan memberikan kesempatan pada bank sentral untuk ikut terlibat di pasar primer.
Baca juga: Indonesia dapat pinjaman 300 juta dolar AS dari Bank Dunia
"Terakhir, peran lembaga keuangan multilateral dan bilateral juga sangat penting dalam memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah," ujar Sri Mulyani.
Meski demikian, menurut Sri Mulyani, krisis ini juga berdampak positif pada pemanfaatan teknologi yang dapat mempercepat terjadinya inklusi keuangan
"Satu hal yang berbeda pada krisis kali ini adalah adanya pembatasan sosial dan beruntung kita punya teknologi sehingga banyak transaksi dilakukan secara online," ujarnya.
Peran teknologi dapat membuat kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan baik dan transaksi ekonomi tidak terhambat, meski kontak fisik menjadi terbatas.
"Banyak orang beralih menggunakan transaksi dengan teknologi digital. Hal ini mengakselerasi penggunaan teknologi yang (selanjutnya) mentransformasi ekonomi ke digital," kata Sri Mulyani.
Baca juga: Sri Mulyani sebut belanja negara hingga Mei 2020 telah mencapai Rp843,9 triliun
Baca juga: Lima fokus belanja pemerintah di APBN 2020
Baca juga: Menkeu : Kontrak Pembangunan Infrastruktur Ditargetkan Selesai Desember
