Komisi VII minta Pemerintah daerah kawal program digitalisasi SPBU

Pontianak (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR-RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, Maman Abdurrahman meminta Pemda ikut aktif mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan mengawal program digitalisasi SPBU yang saat ini sedang dilakukan oleh PT. Pertamina yang kerjasama dengan Telkom.

"Pengawasan pemda jelas sangat diperlukan, agar dapat digunakan secara efektif untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi. Kami ingin kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan oleh BPH Migas tersebut tepat sasaran dan dapat mencukupi hingga akhir tahun 2020 dan tidak terjadi over kuota seperti pada tahun 2019 yang disampaikan oleh Kepala BPH Migas dari kuota sebesar 311.094 KL realisasinya mencapai 328.667,34 KL atau sebesar 105,13 persen," kata Maman saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalbar Sutarmidji bersama Kepala BPH Migas, Fransrullah Asa di Pontianak, Kamis.

Maman menyampaikan sesuai laporan yang di sampaikan oleh Kepala BPH Migas, sampai dengan 16 Juli 2020 ini perkembangan digitalisasi SPBU yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina telah mencapai 49 persen atau sejumlah 2.704 SPBU dari target 5.518 SPBU diseluruh Indonesia. Sedangkan untuk Propinsi Kalimantan Barat Sendiri Dari target implementasi 126 IT Nozzle yang tersambung di dashboard PT.Pertamina Persero baru 24 SPBU yang terealisasi 19 persen.

Sistem digitalisasi SPBU yang dikembangkan saat ini baru terbatas hanya untuk pencatatan volume transaksi, nilai penjualan transaksi. Dan pencatatan nomor polisi kendaraan yang dilakukan secara manual menggunakan EDC (electronic data capture).

"Saya harapkan program ini dapat terlaksana sampai mencapai target 100 persen, sesuai dengan janji Pertamina dan Telkom yang disampaikan ke BPH Migas bahwa digitalisasi SPBU akan selesai seluruhnya pada Agustus 2020 dan ke depan perlu ditingkatkan dalam kualitas digitalisasinya, seperti adanya monitoring dengan perangkat video analytic (CCTV)," tuturnya.

Ketua DPD Golkar ini mengatakan, pihaknya menemukan di lapangan bahwa apabila dilakukan pencatatan secara manual, itu menambah pekerjaan bagi operator SPBU. Selain itu tingkat kelelahan yang bertambah akan berdampak juga terhadap kualitas kinerjanya.

"Untuk itu mutlak diperlukan sistem pencatatan dengan menggunakan CCTV yang berlangsung secara otomatis dan real time, dapat dipantau secara terus-menerus," katanya.

Seperti diketahui, kegiatan digitalisasi yang dilakukan saat ini dalam rangka memudahkan pengawasan penyaluran BBM penugasan dan subsidi agar tepat volume dan tepat sasaran. Hal ini akan berdampak terhadap penghematan subsidi yang digelontorkan oleh Pemerintah bagi rakyat dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap energi.

Program digitalisasi SPBU ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran bahan bakar minyak PT. Pertamina (Persero) bekerja sama dengan PT. Telkom Indonesia membangun program digitalisasi SPBU untuk sejumlah 5.518 SPBU yang tersebar di seluruh wilayah NKRI.

Kegiatan tersebut dimulai pada 31 Agustus 2018 dengan target awal penyelesaian pada akhir Desember 2018, namun dalam perjalanannya mengalami beberapa kali perubahan target karena terdapat kendalan di lapangan. Terakhir, PT. Pertamina PT. Pertamina dan PT. Telkom Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan digitalisasi nozzle hingga akhir Agustus 2020.