Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mengungkapkan terdapat tiga tantangan usaha yang harus dihadapi bank pembangunan daerah (BPD) agar mampu berperan lebih besar dalam pembangunan dan perekonomian daerah.
"Agenda BPD ke depan harus menyentuh open banking. Kalau selama ini kita berkutat pada peningkatan kantor cabang, ke depan harus memanfaatkan application programming interface (API)," kata Ketua Umum Asbanda Supriyatno saat seminar daring yang diselenggarakan Info Bank di Jakarta, Rabu.
Supriyatno mengatakan melalui infrastruktur API, ke depan, BPD bisa menjadi hub institusi yang bergerak di bidang keuangan.
Tantangan kedua yang harus dihadapi BPD adalah penguatan kelembagaan dikarenakan pemegang saham BPD menyebar dan lebih kompleks dibandingkan bank BUMN maupun swasta.
"Mayoritas BPD memiliki kepemilikan menyebar. Penerapan GCG diperlukan untuk menghindari agent conflict principal akibat adanya informasi asimetris antara pemegang saham dan agen," ujar Direktur Umum Bank Jateng itu.
Tantangan ketiga, lanjut Supriyatno, adalah penguatan modal karena mayoritas BPD berada pada BUKU 2 dengan modal inti kurang Rp3 triliun sehingga terbatas untuk pengembangan bisnis dan teknologi.
"Salah satu sumber modal yang bisa menjadi tumpuan bagi BPD adalah setoran APBD, namun terkadang dividen yang dibagikan mayoritas paling besar di antara BUMD tidak mencukupi permodalan dari BPD," jelasnya.
Selain itu, Supriyatno juga menyampaikan bahwa penerapan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD perlu ditinjau kembali agar pengaturan BPD tidak disamakan dengan BUMD lainnya.
Adapun Asbanda mencatat bahwa selama pandemi COVID-19, kredit BPD tumbuh lebih tinggi dibandingkan bank lainnya yakni 5,09 persen (yoy).
Begitu juga dengan serapan dari program penempatan uang negara (PUN) di BPD sebesar Rp16,2 triliun telah terserap hingga 2,2 kali dengan total kredit Rp36,33 triliun.
Hingga September 2020, total aset BPD berjumlah Rp796,45 triliun, tumbuh 11,65 (yoy). Kemudian total kredit BPD mencapai Rp 473,16 triliun, total dana pihak ketiga Rp646,7 triliun, dan laba bersih Rp9,8 triliun.
