Sutarmidji minta inspektorat jadi filter pencegahan masalah hukum

Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengingatkan kepada setiap inspektorat yang ada di kabupaten/kota untuk berani mengingatkan setiap SKPD dan kepala daerah serta menjalankan dengan baik fungsi pengawasan agar bisa menjadi filter pertama dari pencegahan masalah hukum di internal pemerintahan.

"Dalam Rakor Pengawasan ini saya sampaikan agar para inspektorat itu aktif, harus berani dan analisanya harus benar dan bagus. Sehingga ketika ada masalah-masalah yang terjadi dia sudah menjadi filter pertama untuk itu," kata Sutarmidji saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan di Pontianak, Kamis.

Dia mengatakan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah (Inspektorat) sangat penting dalam mengawal visi misi kepala daerah. Untuk itu, inspektorat juga harus terus membenahi diri agar tidak selalu melemparkan masalah kepada aparat penegak hukum.

"Jangan mengeluh terus ke aparat penegak hukum, tetapi cobalah terus membenahi diri dengan baik, jangan sampai ketika para penegak hukum sudah masuk baru kita ribut. Maka itu saya minta dibenahi," tuturnya.

Sutarmidji mengatakan pembahasan dalam Rakorwasin ini membahas kebijakan pembinaan dan pengawasan, prioritas program pembangunan daerah, peningkatan tata kelola Pemda melalui manajemen risiko dan upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

"Dengan pengawalan ini, setiap rupiah dari anggaran pemerintah akan fokus tertuju untuk mencapai visi misi, seperti meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran, dan sebagainya," ujarnya.

Selain itu Rakor tersebut juga menindaklanjuti arahan Presiden yang pada 27 Mei lalu mengarahkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pemda untuk dapat bersama bersinergi dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan.

"Maka, kolaborasi pengawasan antara BPKP Perwakilan dan APIP Pemda, harus benar benar dapat memastikan terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan di daerah, serta mendorong diterapkannya mitigasi risiko-risiko seperti ketidakselarasan pembangunan nasional dengan daerah, ketimpangan sektoral di berbagai daerah, alokasi belanja yang tidak efektif dan efisien, dan sebagainya," ujarnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, komitmen dan integritas dari BPKP dan APIP se-Kalimantan Barat menjadi penting untuk mengawal perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat.