China desak AS batalkan tarif perdagangan

Washington (ANTARA) - China pada Sabtu mengatakan pihaknya menekan Amerika Serikat untuk menghapus tarif perdagangan, saat pejabat tinggi perdagangan kedua negara melakukan pembicaraan. 

Pembicaraan itu dilihat oleh Washington sebagai ujian dalam hubungan bilateral kedua negara dengan ekonomi terbesar itu.

Pembicaraan virtual antara Perwakilan Perdagangan AS (USTR) Katherine Tai dan Wakil Perdana Menteri China Liu He dilakukan menyusul pengumuman Tai pada Senin (4/10) bahwa pihaknya akan mengupayakan pembicaraan yang terus terang dan memastikan China memegang komitmennya di bawah perjanjian perdagangan “Fase 1” yang dinegosiasikan oleh mantan Presiden Donald Trump.

“Pihak China menegosiasikan pembatalan tarif dan sanksi, dan mengklarifikasi posisinya terkait model pembangunan dan kebijakan industril China,” demikian dilaporkan kantor berita Xinhua usai dialog yang berlangsung pada Jumat (8/10) waktu Washington itu.

Pembicaraan tersebut adalah yang kedua bagi Katherine Tai dan Liu He. Tai pun dilaporkan ingin menggunakan kesempatan itu untuk menguji apakah hubungan bilateral dapat menangani keluhan AS terkait praktik perdagangan dan subsidi China, kata seorang pejabat kantor USTR.

“Duta Besar Tai dan Wakil PM Liu meninjau kembali implementasi Kesepakatan Ekonomi dan Perdagangan AS-China dan sepakat bahwa kedua belah pihak akan berkonsultasi terkait sejumlah isu yang masih berlangsung,” demikian dikatakan USTR.

Xinhua mengatakan bahwa kedua pihak “menyatakan kekhawatiran utama mereka dan sepakat untuk menyelesaikan kekhawatiran satu sama lain yang wajar melalui konsultasi.”

"Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan komunikasi dengan pendekatan yang setara dan saling menghormati, dan untuk menciptakan kondisi yang sehat untuk perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara serta pemulihan ekonomi dunia,” menurut  laporan Xinhua.

Dalam sebuah pengarahan sebelum pembicaraan kedua pejabat berlangsung, seorang pejabat USTR mengatakan bahwa Tai kepada Liu akan memberikan penilaian atas performa China dalam mengimplementasikan kesepakatan Fase 1, termasuk janji pembelian barang-barang AS yang tidak memenuhi target.

 Dia juga dikatakan akan mengangkat kekhawatiran terhadap praktik ekonomi “nonpasar” China.

“Kami menyadari bahwa Beijing semakin eksplisit terkait langkahnya yang meningkatkan pendekatan yang terpusat pada negara otoritarian dan menolak untuk mengatasi kekhawatiran kami,” kata pejabat itu.

Kesepakatan Fase 1 yang dicapai pada Januari mampu meredakan perang tarif yang telah berlangsung lama antara dua ekonomi terbesar dunia itu.

Secara garis besar, kesepakatan itu memusatkan perhatian pada janji China untuk meningkatkan pembelian barang-barang manufaktur dan peternakan, energi, dan jasa dari AS dengan nilai 200 miliar dolar AS (sekitar Rp2,8 kuadriliun)    dalam kurun waktu dua tahun.

Selain itu, tercantum pula peningkatan perlindungan terhadap hak cipta, merek dagang (trademarks), dan bentuk-bentuk lain hak cipta.

Pemerintahan Trump telah merencanakan negosiasi Fase 2 untuk mengatasi isu-isu yang lebih sulit, seperti subsidi terhadap perusahaan milik negara dan kebijakan-kebijakan industri strategis China.

Katherine Tai menganggap percakapan telepon itu sebagai “ujian apakah hubungan semacam ini dapat membantu mencapai hasil akhir yang kami inginkan, dan kami masuk dengan harapan China akan memberikan respons positif,” kata pejabat kantor USTR itu.

Sumber: Reuters