Pontianak (ANTARA) - Bupati Landak Karolin Margret Natasa bersama DPRD setempat menandatangani persetujuan bersama pada rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.
"Pada sidang ini, kita mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD kabupaten Landak terhadap RAPBD Kabupaten Landak tahun anggaran 2022 dan rapat paripurna ke-20 masa sidang I Tahun 2021 DPRD kabupaten Landak dalam rangka penutupan masa sidang I Tahun 2021, bertempat di ruang sidang utama kantor DPRD Landak," kata Karolin di Ngabang, Rabu.
Adapun ringkasan APBD Kabupaten Landak tahun anggaran 2022 yakni, Pendapatan Daerah berjumlah Rp1.287.061.474.101 yang terdiri dari tiga unsur yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Selanjutnya Belanja daerah berjumlah Rp1.314.673.407.225 yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Sementara pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah berjumlah Rp35 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah berjumlah Rp7.388.066.876. Adapun surplus sebesar Rp27.611.933.124 dan SILPA Rp0.
Untuk itu, Karolin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas koordinasi, komunikasi dan sinergitas antara DPRD Kabupaten Landak dan pemerintah daerah kabupaten Landak.
"Dari pandangan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi saya ucapkan terima kasih karena telah menerima rancangan yang kami ajukan, catatan-catatan akan menjadi perhatian bagi kami walaupun mungkin untuk pembangunan bidang infrastruktur untuk tahun 2021 dan tahun 2022 jauh berbeda dari kenyataannya," tuturnya.
Karolin menyampaikan bahwa pada saat ini pemerintah masih berhadapan dengan situasi pandemi COVID-19 yang tidak hanya mempengaruhi kondisi kesehatan, namun juga sangat mempengaruhi pada ekonomi, baik ekonomi dunia maupun Indonesia.
"Pembahasan tentang rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Landak pada tahun ini juga dipenuhi dengan situasi ketidakpastian namun demikian pemerintah tetap berupaya menjamin bahwa roda pemerintahan tetap berlangsung," ujar Karolin.
Bupati Karolin mengatakan bahwa APBD tahun 2022 ini disusun dengan sangat hati-hati karena pertimbangan mengenai target pendapatan yang mungkin tidak tercapai, selain itu dengan anggaran yang terbatas apa yang menjadi prioritas terus di pertimbangkan dengan baik.
"Memang harus kita akui yang menjadi korban pembangunan infrastruktur banyak yang belum bisa kita tangani, kami akan memilih, mungkin dari anggaran yang ada, karena daerah-daerah memerlukan penanganan segera. Kemudian itu tidak kalah penting di anggaran tahun 2022 juga menyiapkan dana cadangan untuk penanganan bencana sesuai dengan arahan pemerintah pusat," katanya.
