Bupati Sambas ancam cabut izin toko ritel jika tidak jual beras petani lokal

Pontianak (ANTARA) - Bupati Sambas, Kalimantan Barat Satono, mengancam akan mencabut ijin toko ritel yang beroperasi di daerahnya jika mereka tidak mau menjual beras petani Sambas.

"Rencana pemerintah menjual beras premium petani Sambas ke toko ritel sebagai upaya pemerintah menyediakan sektor hilir bagi petani harus didukung semua pihak termasuk pengusaha. Ini niat baik membantu petani Sambas, saya rasa semuanya akan menyambut baik. Mereka mendukung, termasuk Indomaret dan Alfamart kalau mereka tidak mau kita cabut izinnya," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Minggu.

Satono mengatakan satu dari sembilan program unggulan Satono-Rofi adalah One Village One Product (OVOP). Melimpahnya hasil panen padi para petani di Kabupaten Sambas bisa dijadikan beras premium produk unggulan desa sehingga bisa dijadikan OVOP.

"Salah satu dari sembilan program unggulan Satono-Rofi yakni OVOP. Sambas ini lumbung padi, lumbung beras, agar itu bisa betul-betul memberikan kontribusi bagi petani di Kabupaten Sambas. Bukan hanya untuk makan, tapi bisa meningkatkan ekonomi mereka. Maka kita carikan sektor hilirnya," katanya.

Orang nomor satu di Kabupaten Sambas itu mengatakan, salah satu upaya pemerintah menyediakan sektor hilir bagi petani bisa dengan berbagai cara. Pertama mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) membeli beras petani lokal.

"Pertama kita kemas, kita dorong melalui koperasi, seluruh pegawai negeri yang jumlahnya ada lebih dari 6.000 orang, kita wajibkan membeli beras petani Sambas. Kemudian toko ritel seperti Indomaret dan Alfamart yang ada, kita minta wajib menjual beras petani Sambas," katanya.

Satono menambahkan agar beras lokal premium yang dijual di toko ritel bisa berdaya saing dengan beras premium lain, maka beras petani lokal tersebut harus dikemas sebaik mungkin dan kualitasnya terjaga.

"Saat ini Pemerintah Kabupaten Sambas sedang mempersiapkan regulasi agar kebijakan tersebut berlandaskan hukum," jelas dia.