FKUB dan Polri ajak masyarakat Kalbar jaga toleransi

Pontianak (ANTARA) - Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Ismail Ruslan mengatakan FKUB bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengajak masyarakat Kalimantan Barat untuk tetap menjaga rasa toleransi antar kehidupan sesama di lingkungan masyarakat itu sendiri di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ajakan ini kami wujudkan salah satunya dengan mengelar seminar nasional terkait upaya dalam membangun penghidaran kekerasan (moderasi) beragama dalam bingkai NKRI dalam menyongsong tahun toleransi 2022, bertempat di aula lantai 9 Hotel Mercure Pontianak," kata Ismail Ruslan di Pontianak, Selasa.

Ismail mengatakan, seminar ini penting dilakukan, guna lebih meningkatkan indeks kerukunan beragama khususnya di lingkungan masyarakat Kalbar yang dinamis. Dengan ini, kami berharap puluhan tahun bahkan sampai kapanpun, kondisi di Kalbar tingkat kerukunan dan kerjasama antara beragama, ras, kelompok serta masyarakat dapat terus terjaga secara baik.

Menurutnya, rilis dari Kementerian Agama (Kemenag), dinyatakan Kalbar indeks kerukunan umat beragama di angka yang sangat baik yaitu 81,3 persen.

"Ini gagasannya menang dari Kemenag kemudian seluruh komponen masyarakat Kalbar dan Polri merespon pencapaian indeks yang sudah bagus ini. Kami melalui seminar ini ingin menularkan pencapaian indeks kerukunan ini ke daerah-daerah lain. Dan juga ingin terus memelihara serta meningkatkan spirit kerukunan dan toleransi antar sesama seluruh elemen masyarakat," kata Ismail.

Lebih jauh dijelaskan, kegiatan seminar ini di ikuti dihadiri dan diikuti oleh Gubernur Kalbar, Kapolda, Pangdam XII/Tpr, DPRD Kalbar, Kejaksaan Tinggi Kalbar, BINDA Kalbar, Kapolres dan Dandim se-Kalbar, FKUB se-Kalbar, Kemenag se-Kalbar, lembaga keagamaan, organisasi lintas eknis dan para tokoh-tokoh pemuda se-Kalbar.

"Kami berharap kegiatan seperti ini juga dapat dilakukan di 14 kabupaten/kota se-Kalbar. Dengan menekankan masih banyak masyarakat kita yang cinta kedamaian dan kerukunan dalam bingkai NKRI. Dan hanya sedikit saja kaum atau kelompok intoleran, jadi kita ingin menekan kelompok ini untuk berhenti mempropokasi masyarakat dan lainnya dengan tindakan-tindakan intoleran," ujarnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Muhammad Nuruzzaman mengatakan Kemenag RI sangat mengapresiasi pencapaian indeks kerukunan beragama di Kalbar. Dikatakanya mudah-mudahan hal itu bisa terus dipelihara dan ditingkatkan serta menjadi contoh provinsi lain.

"Seminar dan dialog antar seluruh elemen masyarakat ini sangat penting dan baik dilakukan dalam menjaga rasa toleransi bersama. Dan sebenarnya kegiatan ini merupakan upaya untuk mempertemukan tiga pihak yaitu Kementerian Agama, TNI dan Polri agar dapat bekerjasama mulai dari tingkat bawah dalam menyelesaikan konflik keagamaan dan konflik sosial lainnya," kata Nuruzzaman.

Menurutnya, pencapai indeks teloransi beragama itu merupakan kunci dimana masyarakat Kalbar dapat hidup dengan damai, tentram dan nyaman.

"Dan ini perlu terus dipelihara dan ditingkatkan, karena melalui teloransi itu masyarakat tidak hanya menghargai perbedaan tapi juga mau bekerjasama dalam perbedaan itu. Dan ini merupakan kekuatan modal dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan khususnya di Kalbar," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI), Alisa Wahid mengatakan penguatan moderasi beragama saat ini sedang gencar-gencarnya di lakukan oleh pemerintah.

"Ini praktek beragama yang moderat, praktek beragamannya ya bukan agamannya tapi praktek agamanya yang moderat," tegas Alisa Wahid.

Alisa menilai saat ini, Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan. Dimana banyak orang ketika beragama itu dia menjadi ekslusif dan tidak bisa menyeimbangkan dalam kehidupan bersama pemeluk agama atau bangsa yang lain.

"Disitu terjadi menang-menangan, saling klaim kebenaran bahwa beragama harus dengan cara ini tidak boleh dengan cara lain. Dan kalau ada yang memiliki pandangan yang berbeda hal ini akan menjadi konflik dan persoalan. Ini membuat orang tidak bisa membedakan keyakinan beragama dan hidup bersama sebagai satu bangsa dan negara," paparnya.

Pemerintah, tambahnya lagi punya pendekatan yang namanya moderasi beragama. Dan ini didiskusikan di dalam seminar nasional ini bersama seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat di Kalbar. Kemudian dari kegiatan ini disambut dengan deklarasi oleh para Tokoh Agama dalam rangka memperkuat moderasi beragama di Kalbar.