Warga Timor Tengah Selatan berharap kedatangan Presiden Jokowi bawa perubahan

Pontianak (ANTARA) - Warga Desa Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur berharap kedatangan Presiden Joko Widodo akan membawa perubahan kemajuan di daerahnya.

Hal itu terlihat dari celoteh riang dari anak-anak di Desa Kesetnana, yang begitu gembira, karena sebentar lagi desa huniannya berubah semarak takkala Presiden Jokowi hadir di desa tersebut Kamis besok (24/3).

Tidak hanya anak-anak, Wlem Kono (36) yang beristrikan Martha Koan (28) dan sudah memiliki empat anak merasa berbunga-bunga karena akan bertemu dengan Presiden Jokowi.

"Dengan penghasilan yang tidak seberapa, karena kami hanya mengandalkan pekerjaannya dari pengemudi ojek, kami berharao kunjungan Presiden Jokowi bisa membawa perubahan kearah kemajuan dan mengubah kehidupan kami lebih baik lagi," kata Wlem Kono.

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menjelaskan, Desa Kesetnana menjadi lokasi kunjungan Presiden Jokowi, karena termasuk desa yang beresiko stunting.

"Selain warga kesulitan mendapatkan akses air bersih, faktor ekonomi dan rendahnya pendidikan menjadi potensi keawaman terhadap kesehatan. Hampir sebagian besar warga Desa Kesetnana tidak memiliki jamban yang layak," ujar Kepala BKKBN.

Dijelaskan, Desa Kesetnana menjadi gambaran umum dari 278 desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang memiliki prevalensi stunting yang tinggi. Bahkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 mencapai 48,3 persen, paling tinggi di Nusa Tenggara Timur bahkan di Indonesia sekalipun.

Menurut Hasto, dipilihnya Timor Tengah Selatan itu dalam kunjungan tersebut, Presiden Joko Widodo kali ini untuk memberikan “perhatian penuh” terkait penanganan angka stunting yang tinggi.

"Berdasarkan data SSGI 2021, NTT masih  memiliki 15 kabupaten berkategori  “merah”.  Pengkategorian status merah tersebut berdasarkan prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen," tuturnya.

Ia mengatakan, BKKBN yang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Perpres Nomor 72/2021 , membutuhkan kolaborasi dengan semua pihak. Demikian pula halnya Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak bisa “berjuang” sendiri untuk mengatasi pengentasan stunting.

“Sebagai salah satu unsur pentaheliks dalam wujud kovergensi percepatan penurunan stunting, mitra kerja memiliki peran dan kontribusi bersama pemerintah. Timor Tengah dan NTT sengaja menjadi titik tumpu kunjungan Presiden Joko Widodo mengingat NTT merupakan provinsi prioritas penanganan stunting dengan prevalensi 37,8 persen di tahun 2021, tertinggi dari angka rata-rata prevalensi stunting semua pronsi di tanah air yang mencapai 24,4 persen,” ujarnya.