Pontianak (ANTARA) - Tiga kabupaten di Kalbar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia, yakni Kabupaten Sambas, Bengkayang dan Sanggau menjadi sasaran lokasi Kerja Kuliah Nyata (KKN) Kebangsaan di provinsi itu.
"Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak diusulkan dan dipersiapkan jadi tuan rumah KKN Kebangsaan. Untuk lokasinya menyasar tiga kabupaten, yakni Sambas, Bengkayang dan Sanggau," ujar Konsultan KKN Kebangsaan yang juga dosen Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Dr Hasullah MA di Pontianak, Rabu.
Ia mengapresiasi antusiasme dan kemauan Rektor Untan Pontianak beserta jajarannya yang semangat untuk menjadi tuan rumah KKN kebangsaan yang rencananya digelar pada 2023.
"Rektor, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Dosen Pendamping Lapangan Untan Pontianak dan lainnya sangat antusias akan KKN Kebangsaan ini," katanya.
Menurutnya, Untan Pontianak yang diusulkan menjadi tuan rumah KKN Kebangsaan tentu harus menyampaikan proposal yang inovatif dengan isu lokal yang kuat dan mendapat dukungan penuh, bukan hanya dari kampus, tapi juga dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten yang menjadi sasaran.
"KKN Kebangsaan memiliki peluang besar untuk diterima. KKN Kebangsaan di Kalbar ini bisa memberikan wawasan kebangsaan bagi peserta atau mahasiswa se- Indonesia dalam melihat Indonesia dari perbatasan," tuturnya.
Ia menambahkan KKN Kebangsaan yang merupakan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI diikuti oleh mahasiswa dari perguruan tinggi seluruh Indonesia.
"Hal itu tentu menjadikan strategis bagi tuan rumah dalam mengenalkan kampus dan daerahnya serta memberikan kontribusi besar dalam banyak hal. Untan Pontianak saat ini harus segera mempersiapkan diri untuk pengusulan tuan rumah. Saya optimistis bisa," ucapnya.
Sementara itu, Ketua LPPM Untan, Dr. Ir Eka Pribadi mengatakan pihaknya memang lebih awal mempersiapkan usulan menjadi tuan rumah KKN Kebangsaan. Pihaknya sangat serius akan hal itu dan tentu butuh dukungan dari tokoh masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi sasaran termasuk pihak swasta.
"Saat ini mempersiapkan usulan dan menggali informasi, observasi dan dukungan dari daerah sasaran. Kami akan optimalkan potensi daerah dengan inovasi. Sehingga, selesai KKN Kebangsaan, bukan hanya sekedar kegiatan, namun ada hasil dalam hal pemberdayaan serta lainnya bagi masyarakat dan daerah," ucapnya.
