Satono sampaikan 10 usulan saat kunjungan kerja Komisi IX DPR RI

Sambas (ANTARA) - Bupati Sambas, Satono kepada Komisi IX DPR RI menyampaikan 10 usulan pembangunan yang perlu mendapat dukungan dari Komisi IX DPR RI. Usulan itu disampaikan orang nomor satu Kabupaten Sambas saat menerima kunjungan kerja Komisi IX pada reses masa persidangan V tahun 2021-2022  bersama para mitra  di Sambas, Kalimantan Barat, Senin 8 Agustus 2022.

“ Melalui Kunker Komisi IX DPR RI ini kami harapkan dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah Kabupaten Sambas dengan Pemerintah Pusat dalam mendukung kemajuan pembangunan serta terus mempererat tali silahturami,” kata Bupati Sambas Satono di Sambas, Senin.

Baca juga: Satono upayakan Lanud Liku bisa jadi bandara perintis
Baca juga: Mahasiswa Politeknik Negeri Sambas toreh prestasi nasional animasi KMIPN

Dan lanjunt Bupati, dalam kunjungan kerjanya ini, Komisi IX DPR RI juga membawa langsung dari Jakarta para mitra dari yaitu BKKBN RI, Kemeterian Kesehatan, Kemeterian Ketenagakerjaan, Badan POM RI, BP2MI RI, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Bupati Satono memaparkan, Kabupaten Sambas merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia dengan negara tetangga Malaysia.

Dijelaskan, sebagai wilayah perbatasan garda terdepan RI, luas Sambas yaitu 639,74 Kilo Meter persegi, memilki 14 kecamatan dan 119 desa. Dengan jumlah penduduk terbesar ke dua di Kalbar setelah  Kota Pontianak. Dengan kondisi geografis yang tersebar dan kondisi demografil masyarakat meningkat signifikan hingga ke pelosok garis perbatasan, maka dibutuhkan infrastruktur dan pelayanan yang optimal dari pemerintah sebagai cermin negara Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat.

Baca juga: KMKS bantu ratusan mahasiswa baru asal Sambas masuk perguruan tinggi
Baca juga: Lokasi wisata Danau Sebedang Kabupaten Sambas dibenahi

Menurutnya hal itu belumoptimaldi lakukan oleh pemerintah dikarenakan masih minimnya aksen pelayanan seperti pada pelayanan kesehatan. Sehingga masyarakat Kalbar, khususnya  masyarakat Kabupaten Sambas lebih memilih berobat ke Kuching, Sarawak, Malaysia karena dinilai lebih dekat dan lengkap. Apa lagi akses lintas batas lebih muda saat ini.

“Ini berbanding berbalik, di Kabupaten Sambas untuk pelayanan kesehatan. Seperti Puskesmas yang ada saat ini kondisinya masih banyak belum memenuhi standart Permenkes serta SDM yang sangat terbatas dalam memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal-hal seperti ini yang kami perlukan dukungan penuh pembanguna infrastruktur pelayanan kesehatan dari pemerintah pusat," ujanya.

Baca juga: Diskumindag Sambas latih warga Sendoyan diversifikasi lada jalankan inpres perbatasan
Baca juga: Wabub sambut 143 jamaah haji asal Kabupaten Sambas

Di sisi lain lanjut Bupati, keikut sertaan KB baru di Sambas pada 2021 sebanyak 14.580 pasangan,  sementara pekerja KB aktif tercatat sebanyak 82.632 pasangan. Kemudian di bidang ketenagakerjaan menunjukan mayoritas pekerja Kabupaten Sambas berada pada kelompok umur prima yaitu pada umur antara 25 tahun hingga 45 tahun dengan angkan sekitar 68,44 persen. Kemudian diikuti kelompok umur tua sebesar 20,76 persen dan umur muda sekitar umur 10, 8 persen.

Secara umum saat ini Sambas sedang berada pada masa bonus gemografi, sehingga potensi pekerja produktif harus kita optimalkan. Sementara saat ini lapangan kerja yang paling banyak memyerap tenaga kerja yaitu di bidang pertanian sebesar 60,4 persen.

Baca juga: Sambas dan Kubu Raya akan difokuskan jadi pusat produksi padi di Kalbar
Baca juga: TNI laksanakan Operasi Teritorial di perbatasan RI-Malaysia tahun 2022

Dan ini berkontribusi besar  terhadap PDRB Kabupaten Sambas sebesar 33,6 persen. Namun tidak bisa di pungkiri angka penggangguran Sambas meningkat pada tahun 2021 meningkat 3,97 persen dibandingkan tahun 2022 yang hanya  0,26 persen. Hal ini pulalah yang menyebabkan para tenaga kerja di Sambas mau tak mau melakukan migrasi mencari pekerjaan ke negara tetangga yaitu di Malaysia.

Adapun 10 usulan yang di paparkan Bupati Sambas kepada Komisi IX DPR RI dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas yaitu dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan secara merata gedung Puskesmas yang sesuai dengan Permenkes.  

Baca juga: Satono nilai peran bidan sangat strategis bantu wujudkan SDM unggul
Baca juga: KKP RI terus memperluas Gemar makan ikan untuk tingkatkan kualitas SDM di perbatasan

Kemudian penambahan SDM pelayanan kesehatan yang mempuni, peningkatan fasilitas kesehatan, dukungan rencana pembangunan RSUD Sambas menjadi Rumah Sakit bertaraf internasional guna menghindari ketergantungan masyarakat berobat ke Malaysia.

Setelah itu, adanya implementasi JKN KIS, adanya usukan tambahan kuota PBI JKN, pembangunan pusat gratifitas  Generasi Berencana, adanya pembangunan balai latihan kerja, pembangunan shelter untuk pekerja migran Indonesia dan bimtek mediator serta legelitas dari kementerian, adanya implementasi BPJS Ketenagakerjaan, dan terakhir adanya perbaikan fasilitas gedung diklat agar menjadi representative untuk dipergunakan kedepannya.

“Kami sangat berharap, usulan kami ini dapat menjadi bahan Komisi IX DPR RI untuk mendukung kami dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat dan wilayah perbatasan ini,”pungkas Bupati Satono.

Baca juga: Satono dorong OPD berikan layanan publik memuaskan masyarakat
Baca juga: Satono mengapresiasi forum anak bisa hasil karya buku bagi remaja