Pontianak (ANTARA) - Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Kalimantan Barat dan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar melakukan pertemuan dan koordinasi dalam rencananya melakukan pelayanan alat kontrasepsi KB ulang bagi warga di perbatasan wilayah Indonesia-Malaysia dan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di perusahaan perkebunan yang ada di Sawarak Malaysia, seperti yang dilakukan beberapa tahun lalu bersama Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo.
"Dalam hal ini kami telah melakukan koordinasi dengan Pelaksana Tugas BKKBN Kalbar terkait rencana pelayanan bongkar pasangan alat kontrasepsi (alkon) KB pada warga perbatasan dan para PMI yang bekerja di perusahaan sawit di Sarawak, Malaysia seperti yang pernah kita lakukan beberapa tahun lalu dengan pata PMI yang ada di daerah Ladang Ladong dan Simunjan," ungkap Ketua IPKB Kalbar, Mirza di Pontianak, Jumat.
Menurut Mirza, informasi yang ia dapat dari salah satu bidan yang pernah melakukan pemasangan alkon kepada para PMI di daerah Ladang Ladong dan Simunjan Malaysia, seharusnya alkon yang terpasang itu sudah mesti dicabut pada tahun ini. Karena jika tidak dicabut fungsi alkon yang terpasang itu tak lagi efektif.
“Untuk itu, kedatangan kami dari IPKB Kalbar ke BKKBN ini, guna koordinasi kembali, soal rencana pelayanan KB di daerah perbatasan dan pada PMI yang bekerja di Malaysia,”terang Mirza.
Sebelumnya kata Mirza, hasil dari pertemuan pertama antara perwakilan BKKBN Kalbar dan IPKB Kalbar bersama KJRI Kuching pada awal Desember 2022, rencana ulang pelayanan alkon KB itu mendapat respon positif dari KJRI agar kegiatan yang sudah dijalankan hampir tiga tahun lalu kembali dilaksanakan.
“Agar kegiatan ini bisa terlaksana, tentunya harus dilaporkan ke BKKBN pusat. Sebab kegiatan ini sudah lintas negara dengan sasaran para PMI di perusahaan sawit. "Kita tunggu arahan dari BKKBN pusat," ujarnya.
Namun, dalam rencana kegiatan nanti, pastinya akan ada pembaruan data. Seperti jumlah pasangan usia subur, jumlah baduta dan balita hingga jumlah para remajanya. "Selain jumlah akseptor pelayanan KB di tiga tahun lalu, pastinya akan ada pembaruan data ini. Data tersebut akan kami update dengan berkoordinasi di KJRI Kuching," kata Mirza.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar Aulia Arfiansyah Arief dalam pertemuan itu menyatakan dirinya menyambut baik rencana kegiatan pelayanan KB di wilayah perbatasan dan Sarawak Malaysia.
“Tentunya apa yang menjadi rencana ini, senada dengan BKKBN Kalbar. Namun dalam penentuannya, tak bisa dilakukan oleh BKKBN Kalbar. Karena ranah nya sudah antar negara sehingga perlu dibicarakan terlebih dulu dengan kepala BKKBN pusat. Mengenai waktunya, akan direncanakan,” ujar Aula.
