Gubernur Kalbar optimis status desa mandiri dapat turunkan angka stunting

Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji optimis dengan peningkatan status desa tertinggal menjadi desa mandiri di setiap kabupaten/kota dapat membantu menurunkan angka prevalensi stunting dan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat.

"Kita harus berupaya untuk meningkatkan perubahan desa tertinggal ke desa mandiri, maka otomatis penurunan stunting juga dapat kita atasi. Karena itu bersifat paralel, saling berkaitan,” kata Sutarmidji saat menghadiri Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (bangga kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023, di Pontianak, Rabu.

Dia juga meminta agar setiap daerah kabupaten/kota harus memiliki data yang lengkap dan sesuai indikator yang telah ada, agar pemda lebih mudah untuk bertindak.

"Sekarang itu angka stunting di Kalbar 27,8 persen, target kita di 2023 ini turun menjadi 24 persen. Saya minta setiap desa itu punya data by name by address, dengan begitu maka aksinya akan lebih mudah," tuturnya.

Baca juga: Pontianak raih penghargaan BKKBN atas keberhasilan turunkan stunting

Selain itu, Sutarmidji juga meminta dari 68 persen desa di Kalbar yang memiliki perusahaan perkebunan dan tambang itu untuk mengarahkan sebagian besar CSR untuk penanganan stunting.

"Kalau seperti gizi, perusahaan pasti bisa bantu, 100 keluarga saja setiap bulan dibantu telur, susu, dan sebagainya, itukan tidak besar jumlahnya. Kalau daerah sekitar perusahaan tidak ada stunting, itu pasti berpengaruh baik juga bagi perusahaan," katanya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Deputi Bidang Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana (BKKBN), Eny Gustina mengapresiasi Kalbar karena berhasil menurunkan angka stunting secara nasional dari 29,8 menjadi 27,8.

"Tidak mudah menurunkan 2 poin dalam 6 bulan. Saat ini ada 2 kabupaten/kota yang betul-betul luar biasa menurunkan angka stunting, yaitu Kubu Raya dan Sintang, dari 35 persen bisa turun menjadi 25 persen," katanya.

Meskipun demikian, Eny Gustina berharap agar Kalbar dapat mengejar target nasional di bawah 20 persen dan dapat memfokuskan bangga kencana untuk percepatan penurunan stunting.

"Saya berharap melalui Rakerda kita dapat memfokuskan bangga kencana untuk percepatan penurunan stunting, memperkuat apa yang sudah kita lakukan selama ini. Seperti yang disampaikan Bapak Gubernur juga, bahwa penanganan stunting ini dapat kita upayakan dalam meningkatkan status desa tertinggal menjadi desa mandiri," tuturnya.

Baca juga: Ketua TPPS Pontianak optimis angka stunting dapat turun secara drastis