BI : Kestabilan inflasi menjadi syarat pertumbuhan ekonomi di Kalbar

Pontianak (ANTARA) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Nur Asyura Anggini Sari mengatakan kestabilan inflasi menjadi syarat pertumbuhan ekonomi secara umum di Kalimantan Barat. Menurutnya, inflasi yang sehat berada di angka tiga persen ke bawah untuk tahun 2023 dan 2,5 persen di tahun depan.  

"Dengan demikian, kepastian ekonomi lebih terjamin dan memudahkan pelaku ekonomi. Secara kolektif akan meningkatkan perekonomian warga di sekitar termasuk bagi masyarakat di Kota Pontianak," kata Anggini saat hadir di penyerahan bibit sayuran di lingkungan ASN Pemkot Pontianak, Senin.

Kepala BI itu mengatakan dampak buruk inflasi dapat menurunkan pendapatan riil masyarakat. Tak hanya itu, jika inflasi terus dibiarkan tinggi, kesejahteraan dari masing-masing individu juga menurun. 

"Tak ingin angka inflasi tinggi, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya ASN, untuk menggalakkan gerakan menanam ASN seperti yang sudah dicanangkan," ujar Anggini.

Anggini menambahkan, inflasi di Pontianak masih di angka yang stabil. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjutnya, perhitungan inflasi month-to-month (bulan ke bulan) di Pontianak berada di angka 0,3 persen. Meski tergolong rendah, ia menganggap angka itu masih bisa ditekan lagi.

“Angka ini sebetulnya stabil, tetapi masih relatif tinggi. Ini jadi tugas kita bersama untuk ditekan,” kata Anggini.

Ia menjelaskan,  beberapa komoditas seperti bawang putih, sawi hijau dan kangkung merupakan tiga komoditas penyumbang inflasi di Pontianak dalam sebulan terakhir. Gerakan menanam sayur oleh ASN dinilainya sebagai langkah tepat pengendalian inflasi, sesuai dengan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dari BI. 

"Kami dari BI juga akan menyumbangkan seribu bibit dan dibagikan kepada seluruh peserta capacity building. Selain itu kami juga akan memberikan pelatihan dengan menghadirkan narasumber yang memahami penanaman melalui pupuk organik. Hal ini sesuai dengan permasalahan di Kalbar,” tutur Anggini.

Anggini menambahkan, implementasi kerangka yaitu ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif (4K). GNPIP sendiri merupakan gerakan yang dilaksanakan di berbagai wilayah sebagai komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan diharapkan mendukung pemulihan ekonomi nasional.