Pemprov Kalbar berupaya menjaga kestabilan harga beras

Pontianak (ANTARA) - Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson mengatakan pihaknya bersama Satgas Pangan dan Bulog berupaya menjaga kestabilan harga beras agar tetap terjaga di harga yang wajar di pasaran.

"Saat ini HET beras di harga Rp11.500 dan Pemprov Kalbar sedang meminta aturan dari pemerintah pusat terkait sanksi harga beras yang di jual di atas HET, kecuali kompensasi dari transportasi," kata Harisson di Pontianak, Kamis.

Terkait perlunya pengendalian harga beras di pasar saat ini, Pj Gubernur Kalbar berharap Bulog bisa memperbanyak rumah pangan atau toko pangan yang menyuplai beras SPHP untuk selanjutnya dijual ke masyarakat.

"Kalau beras SPHP ini membanjiri pasar sesuai dengan instruksi Presiden, maka akan mempengaruhi harga pasar dan akan menurunkan harga beras di pasaran. Sehingga, masyarakat tidak terbebani dengan harga beras," tuturnya.

Selain berupaya untuk menjaga kestabilan harga beras, pihaknya juga memastikan ketersediaan beras di Kalbar terpenuhi. Untuk itu, katanya, Pemprov Kalbar sudah menyiapkan stok cadangan pangan pemerintah untuk kemudian disalurkan ke daerah-daerah bencana banjir.

"Karena El Nino, memang nanti masa panen kita (Kalbar) itu mundur dan mungkin baru panen lagi sekitar April tahun depan. Seperti kita lihat, di Kalbar terus masuk beras-beras dari Vietnam atau Thailand jadi, masyarakat jangan khawatir, karena kebutuhan beras kita itu cukup, sampai Natal maupun setelah Natal," tuturnya.

Untuk memenuhi kebutuhan daerah, Pemprov Kalbar mendapat pasokan beras Bulog yang diangkut menggunakan kapal dari Vietnam dan Thailand.

"Sejak April sampai sekarang ini, sudah ada 9 Kapal yang membawa stok beras. Sekitar 4.000-6.000 Ton per kapal. Dan hari ini ada 3.900 ton," kata dr. H . Harisson.

Di tempat yang sama, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kalimantan Barat, Dedi Aprilyadi, menyampaikan laporan terkait stok beras yang sudah didapatkan dari pemasok di Vietnam dan Thailand ke Kalimantan Barat.

"Beras yang datang ini sudah kapal ke-9. Jadi, total penerimaan Kalimantan Barat sebanyak 37.500 ton beras. InsyanAllah, akan kami datangkan lagi dari Vietnam kurang lebih 5.500 Ton beras," katanya.

Kemudian, ia juga mengatakan, Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjual beras di atas dari harga HET akan diberikan sanksi.

"Kalau melalui RPK yang menjual SPHP lebih dari HET yang ditentukan oleh pemerintah, sekarang Rp11.500, kita kasih sanksi. Kita tidak akan drop lagi. Mereka Pre-Order (PO), tidak akan kita layani. Ini masih bersifat sementara, sebelum ada sanksi dari pemerintah," kata Dedi.