HAPPI dan Pemprov Kalbar majukan konsep ekonomi biru di kawasan pesisir

Pontianak (ANTARA) - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari mengatakan bersama Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) telah menyepakati untuk mengembangkan konsep Ekonomi Biru di kawasan pesisir Kalbar.

"Ekonomi biru sendiri adalah konsep yang digariskan oleh Bank Dunia, yang menggabungkan pemanfaatan sumber daya laut dengan pendekatan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian ekosistem laut, serta menciptakan lapangan kerja," kata Bari saat membuka Kongres Nasional Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) IV di Pontianak, Senin.

Terkait hal tersebut, Bari berharap HAPPI tetap konsisten dalam mengembangkan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam di wilayah pesisir dan kesehatan laut khususnya di Provinsi Kalbar.

"Kita ketahui, bahwa HAPPI merupakan suatu Organisasi Keilmuan dan profesi yang beranggotakan berbagai pemangku kepentingan wilayah pesisir se-Indonesia yang bertujuan memanfaatkan, mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pengelolaan wilayah dan sumber daya pesisir. Jadi dengan dilaksanakannya Kongres Nasional ini semoga dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan negara tercinta ini," tuturnya.

Bari berharap konsep Ekonomi Biro bisa menjadi penggerak dari ekonomi kelautan yang sekarang ini kita harapkan menuju kepada ekonomi.

"Artinya bahwa kita optimalkan potensi sumber daya laut dan jasa ini bukan hanya untuk sesaat, tapi secara berkelanjutan. Tentu saja ini sebagai negara kepulauan yang harus kita kuatkan adalah lautnya," katanya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal HAPPI, Prof. Dr. Ir. Diectrich G. Bengen, DEA mengatakan, Ekonomi Biro dapat diterapkan penduduk Indonesia yang memanfaatkan sektor perikanan dan kelautan sebagai mata pencaharian mereka.

"Model bisnis tersebut bukan hanya melibatkan nelayan, tetapi juga wirausahawan yang mengembangkan hasil olahan produk perikanan dan kelautan," katanya.

Dia menjelaskan, pada awalnya, konsep Ekonomi Biru hanya mencakup seluruh produk perikanan yang bernilai ekonomi, namun sekarang konsep tersebut meluas dan mencakup keberlanjutan ekosistem laut sebagai salah satu kontributor PDB terbesar di Indonesia. Keberlanjutan dalam ekonomi biru tersebut mengintegrasikan triple bottom line dari pengembangan berkelanjutan, yaitu antara environment, social, dan governance (ESG).

"Implikasinya bagi para produsen hasil laut adalah produksi laut yang dihasilkan mereka juga memperhatikan keberlangsungan ekosistem laut, pengelolaan hasil laut yang zero waste, serta melarang praktik overexploitation," tuturnya.

Penerapan ekonomi biru di Indonesia saat ini sudah mencatat peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia memberi contoh salah satu bentuk dukungan yang diberikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), yaitu program desa wisata.

"Setiap desa di Indonesia diakomodasi untuk menggali ciri khas daerah masing-masing, yang berkontribusi dalam penerapan Ekonomi Biru tersebut," katanya.

Bengen optimis, dengan potensi yang ada di wilayah pesisir Kalbar, provinsi ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.