Kubu Raya manfaatkan dana intensif fiskal untuk bantu UMKM

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memberikan bantuan alat kerja kepada pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) yang bersumber dari dana insentif fiskal yang dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi para pelaku usaha.

"Pemberian bantuan adalah upaya pemerintah kabupaten untuk mendukung UMKM agar bisa mandiri. Bantuan tersebut berasal dari dana insentif fiskal tahun 2023 yang diberikan pemerintah pusat karena kita mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi yang terendah se-Kalimantan Barat," kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan di Sungai Raya, Kamis.

Muda mengatakan pihaknya fokus untuk berupaya menghilangkan kemiskinan di Kubu Raya, salah satu caranya dengan mendukung secara langsung para pelaku UMKM. 

"Kubu Raya yang penduduknya cukup besar maka fokus utama adalah menghilangkan kemiskinan dan pemiskinan. Makanya kerja-kerja pemerintah adalah bagaimana kita membuka peluang-peluang untuk rakyat. Termasuk membuat pelaku UMKM bisa mandiri dan mendunia," tuturnya.

Ia menuturkan pemerintah kabupaten terus memasifkan upaya untuk membangun karakter kewirausahaan. Hal itu didukung dengan adanya keberagaman di Kubu Raya yang menjadi kekuatan dan modal sosial yang besar. 

"Keragaman adalah sebuah modal sosial yang luar biasa. Dari situlah kita punya banyak ide dan inovasi karena banyaknya warna keberagaman dan hal-hal yang bisa menginspirasi," katanya. 

Muda menyebut pemerintah kabupaten juga terus mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas. Sehingga mampu bersaing di level nasional dan dunia. 

"Terlebih dengan era digitalisasi saat ini, di mana UMKM harus bisa meluas dengan memanfaatkan jejaring-jejaring yang ada," katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Norasari Arani menerangkan salah satu alokasi dari dana insentif fiskal adalah untuk pemberdayaan usaha mikro melalui pengadaan sarana dan prasarana dengan nominal sekitar Rp521 juta. 

"Selain menindaklanjuti usulan yang telah diajukan, kami juga berkoordinasi dengan Ketua PKK, Dekranasda, GOW, DWP, dan kecamatan untuk melakukan pendataan dan menentukan skala prioritas sarana bantuan yang akan diberikan di mana bantuan itu bukan hanya sarana kerja tapi juga ada bantuan sertifikasi halal," kata Norasari.

Lebih lanjut Norasari menjelaskan bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap UMKM tidak hanya dalam pemberian bantuan sarana kerja. Tapi juga bantuan peningkatan kapasitas pelaku UMKM berupa kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan. 

"Tahun ini telah dilakukan pelatihan kepada masyarakat untuk menjadi wirausaha baru dengan total peserta 1.017 orang," katanya.

Selain itu, lanjut Norasari, UMKM juga didorong untuk akses permodalan dalam pengembangan usaha melalui dana kredit usaha rakyat.