Pontianak (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat (Kalbar), Muhajirin Yanis, imbau peserta pesta demokrasi untuk tidak menggunakan politik identitas pada Pilkada 2024 untuk mewujudkan kedamaian dan harmonisasi di Kalbar.
"Kami mengingatkan bahwa rumah ibadah tidak boleh dijadikan sarana untuk kampanye politik. Berkampanyelah tanpa mengusung politik identitas," kata Muhajirin pada Seminar Penguatan Moderasi Beragama bagi Aktor Kerukunan, yang bertema Kolaborasi dan Sinergitas untuk Wujudkan Pilkada Damai di Kalimantan Barat Tahun 2024, yang dilaksanakan di Pontianak, Jumat.
Muhajirin menekankan pentingnya peran tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga suasana kondusif menjelang Pilkada.
"Kita harus menjadi penyejuk di tengah suhu politik yang memanas, dengan memberikan pemahaman bahwa perbedaan pilihan adalah hal yang wajar namun menjaga kerukunan adalah sebuah keharusan," tuturnya.
Dirinya juga menjelaskan bahwa toleransi dan pemahaman terhadap perbedaan merupakan kunci utama dalam menciptakan suasana Pilkada yang damai.
"Toleransi baru bisa terwujud dengan baik ketika kita telah saling memahami perbedaan yang ada. Kita tidak bisa menjadi orang yang moderat jika kita tidak berkeadilan, dan ketika kita sudah memiliki paham moderat, maka keadilan dan kerukunan bisa terwujud," katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Kesbangpol Kalbar, Manto memberikan pandangannya tentang pentingnya menjaga suasana Pilkada agar tetap damai.
"Peran kita semua adalah menjadi penyejuk atas suasana yang memanas," ucap Manto.
Ia menekankan bahwa semua kandidat yang akan maju pada Pilkada 2024 adalah putra terbaik di Kalimantan Barat, dan peran masyarakat adalah menjaga kerukunan dan ketertiban selama proses pemilihan.
Sementara itu, Ketua FKUB Kalbar, Ibrahim menambahkan bahwa FKUB bersama aktor kerukunan yang moderat berperan aktif dalam mengawal Pilkada 2024.
"Kami berperan sebagai pelopor untuk memastikan Pilkada berjalan dengan aman, damai, luber, dan jurdil," kata Ibrahim.
Seminar diakhiri dengan deklarasi damai dari seluruh peserta, yang menyatakan komitmen mereka untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Kalbar selama Pilkada 2024.
"Deklarasi ini menegaskan bahwa penggunaan politik identitas tidak memiliki tempat dalam demokrasi yang sehat dan adil, serta menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas dalam mewujudkan Pilkada yang damai," kata Ibrahim.
