Penjabat (Pj) Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat Sy Kamaruzaman mengatakan membuka kesempatan kepada pihak swasta untuk menyalurkan program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) untuk mengentaskan stunting.
"Untuk itu mungkin ada sektor lain yang bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta, terutama terkait dengan pengurangan dan penghapusan stunting di Kubu Raya," ujarnya di Sungai Raya, Senin.
Kamaruzaman mengatakan jika sinergisitas yang dibangun bersama pihak swasta dapat menciptakan dampak nyata lewat program-program yang ada di tiap perusahaan.
Dan dengan kerja sama yang telah terjalin seperti saat ini bersama Indomaret Group, ia menginginkan semangat membangun dapat tetap terjaga hingga dapat merambah ke berbagai sektor, khususnya seperti pencegahan dan penanganan stunting.
"Terima kasih kepada pihak swasta yang telah berkolaborasi dan jangan bosan untuk terus memberikan perhatian kepada masyarakat. Dan ke depan dapat terus bersinergi memberikan apresiasi kepada masyarakat sekitarnya," ujarnya.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kubu Raya, Mayudin mengatakan untuk menurunkan angka stunting di Kubu Raya diperlukan sinergisitas dari semua masyarakat baik tenaga kesehatan maupun di luar kesehatan.
"Untuk penurunan stunting ini bukan hanya orang kesehatan saja tapi semua stakeholder harus berkontribusi ada yang namanya intervensi spesifik yaitu dari pihak kesehatan dan ada intervensi sensitif yaitu di luar kesehatan," ujarnya.
Mayudin menjelaskan jika pihaknya tidak dapat bekerja sendiri dan diperlukan koordinasi serta sinergisitas bersama para stakeholder, sebab peran serta para stakeholder sangat membantu mengingat tenaga yang berada di lingkup kesehatan jumlahnya tidak sebanding dengan tenaga dari pihak luar kesehatan.
"Intervensi spesifik itu 30 persen saja, tapi intervensi sensitif ada 70 persen. Nah oleh karena itu saya mengajak semua stakeholder yang ada di Kubu Raya kita bersinergi menurunkan angka stunting yang ada," tuturnya.
Ia mengatakan untuk saat ini angka stunting di Kubu Raya masih tergolong tinggi yakni 25,4 persen, sehingga jika dibandingkan dengan target nasional di tahun 2024 ini yakni sebesar 14 persen tentu memiliki kesenjangan yang cukup signifikan.
