Jakarta (ANTARA) -
Kantor Kepala Ekonom (Office of Chief Economist) Bank Mandiri memproyeksikan produk domestik bruto (PDB) Republik Indonesia (RI) tumbuh sekitar 5 persen secara tahunan atau year on year (yoy) pada kuartal II-2024.
"Hal ini merupakan penurunan tipis dari pertumbuhan 5,11 persen yoy yang tercatat pada kuartal I-2024," kata ekonom Bank Mandiri Reny Eka Putri saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Reny menuturkan secara kuartalan, pertumbuhan PDB Indonesia kuartal II-2024 diperkirakan akan meningkat sebesar 3,73 persen.
Proyeksi pertumbuhan tahunan yang lebih rendah untuk kuartal II-2024 terkait dengan normalisasi kegiatan ekonomi pasca pemilihan umum dan konsumsi musiman yang lebih tinggi selama perayaan Ramadhan pada kuartal sebelumnya.
Konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah diproyeksikan masing-masing tumbuh sebesar 4,7 persen dan 11,2 persen.
Sementara itu, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (GFCF) diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 4,7 persen, didorong oleh peningkatan penjualan semen untuk properti.
Kemudian, ekspor neto RI juga diproyeksikan membaik karena kinerja ekspor yang lebih baik pada kuartal II-2024.
Sebelumnya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 berada pada rentang 5,0 persen hingga 5,2 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2024 keseluruhan kami perkirakan dalam kisaran 5,0 persen hingga 5,2 persen,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Jumat (2/8).
Untuk triwulan II, KSSK memprediksi pertumbuhan ekonomi berada pada level 5,0 persen. Meski melambat dibandingkan triwulan I yang sebesar 5,11 persen, namun sektor konsumsi rumah tangga dan investasi yang menjadi faktor pendorong kinerja ekonomi masih tetap terjaga.
Guna menjaga kinerja konsumsi, belanja pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas harga. Kementerian Keuangan juga akan terus mendorong program perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat rentan, sehingga daya beli tetap terjaga.
